NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan Pandangan Umumnya atas Raperda Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 yang sbelumnya telah disampaikan oleh Pemerintah, Selasa (16/6/2024).
Melalui Juru Bicaranya, Andre Pratama, Fraksi PKS terlebih dulu mengapresiasi perolehan WTP yang diraih Pemerintah Kabupaten Nunukan.
“Fraksi PKS mengapresiasi atas keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut turut oleh BPK RI,” katanya.
Terkait bidang kesehatan, fraksi PKS meminta kepada Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi baik dari segi pelayanan kesehatan maupun krisis Rumah Sakit Nunukan.
Bidang ekonomi dan kesejateraan rakyat, kami berharap kepada Pemerintah untuk terlibat aktif dalam agenda pemberantasan kemiskinan dan pengangguran. Dengan turunnya harga rumput laut membuat mayoritas masyarakat di Kabupaten Nunukan terkena dampak ekonomi yang sangat memprihatinkan.
Fraksi PKS meminta kepada Pemerintah Daerah agar tetap memantau semua kegiatan yang telah dilaksanakan, jangan sampai ada program yang sudah dilaksanakan namun belum dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat.
“Terakhir, Fraksi PKS minta kepada Pemerintah Daerah agar lebih bijak dan benar-benar berpihak kepada masyarakat sehingga jika ada bantuan harus diberikan kepada yang berhak menerima seperti kelompok tani dan lain lain yang benar-benar membutuhkan bukan Kepada seorang Kepala Dinas dan keluarganya,” tegasnya. (ES)
