NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) ke RSUD Sei Fatimah Nunukan, menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama dari peserta BPJS-Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh Pemkab Nunukan (PBI) dan peserta BPJS-Kesehatan mandiri yang terlambat membayar iuran.
Ketua Komisi III DPRD Nunukan Hamsing, mengatakan, sejumlah keluhan masyarakat dan pasien disampaikan lewat anggota DPRD Nunukan mulai dari pelayanan bagi peserta BPJS-Kesehatan, obat-obatan yang hingga mogok kerja para cleaning service (CS) RSUD Nunukan.
“Persoalan layanan bagi peserta BPJS bukan hal baru, tiap tahun selalu ada ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit maupun Puskesmas,” kata Hamsing dalam pertemuan bersama manajemen RSUD Nunukan, Selasa (04/06/2024).
Dia menyebutkan, program pelayanan gratis bagi masyarakat pemilik kartu BPJS tidak sepenuhnya berjalan sebab, tidak sedikit pasien terpaksa membeli oba-obatan secara mandiri, karena obat di apotik RSUD Nunukan habis.
Sistem kerja seperti ini sangat merugikan masyarakat, karena harus memikirkan lagi uang menebus obat-obatan, padahal sebetulnya bisa dicover oleh BPJS mandiri maupun BPJS PBI.
“Kedatangan DPRD ke RSUD bukan mencari-cari persoalan, tapi mencari solusi bagaimana menyelesaikan keluhan-keluhan masyarakat ini,” ucap Hamsing.
Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama mempertanyakan kondisi cash flow RSUD Nunukan hingga tidak mampu menyelesaikan pembayaran terhadap perusahaan jasa kebersihan PT Zain.
“Cash flow RSUD ini sangat penting dalam menopang berjalannya kegiatan RSUD, makanya kami tanyakan kenapa tidak terbayar jasa cleaning service, apakah RSUD tidak memiliki uang di kas,” sebutnya.
RSUD Nunukan seharusnya tidak perlu menutup- nutupi kondisi keuangannya, karena berdasarkan laporan rapat Banggar DPRD Nunukan tahun 2024, jumlah utang obat-obatan dan lainnya di RSUD mencapai Rp 37 miliar.
Untuk membantu penyelesaian utang-piutang RSUD yang terjadi sejak tahun 2021, Pemkab bersama DPRD Nunukan dalam rapat anggaran membantu mengatasi masalah utang dengan menyiapkan alokasi dana sebesar Rp 5 miliar.
“Jangan sampai besok ada lagi keluhan tidak ada obat di RSUD. Malunya kita, tidak hanya di Kaltara malunya, tapi sampai se Indonesia,” tutur Andre.
Sekretaris RSUD Nunukan, Muhammad Saleh tidak membantah masih adanya kelemahan dalam pelayanan BPJS mandiri maupun BPJS PIBI, dan persoalan obat-obatan yang terkadang kosong di rumah sakit.
“Semua disampaikan DPRD kondisi riil yang terjadi di lapangan, kami tidak mungkin membantah karena keadaanya memang begitu,” terangnya.
Mogoknya pekerja cleaning service disebabkan RSUD Nunukan belum memiliki kas yang bisa digunakan untuk mampu membayar rekaman penyedia jasa sejak Januari hingga Mei 2023. Namun begitu, persoalan ini telah ada titik temu penyelesaian.
Manajemen RSUD Nunukan sudah bertemu dengan pihak PT Zain. RSUD membuat surat pernyataan tertulis yang isinya, meminta waktu menyelesaikan pembayaran kontrak kerja secara berjenjang dalam waktu dekat.
“Yang belum terbayarkan tinggal untuk bulan Maret, April dan Mei, makanya cleaning service mogok kerja,” terangnya.
Terkait obat-obatan, kata Saleh, manajemen RSUD Nunukan telah membuat kerja sama dengan 2 apotek swasta di Nunukan. Aptik itu menyediakan obat-obatan bagi pasien RSUD dengan menunjukkan resep dari dokter RSUD.
“Pasien cukup datang ambil obat sesuai keperluan di apotik. Untuk biaya obatnya nanti RSUD yang menanggung setelah klaim BPJS,” jelasnya.(ES)
