NUSANTARANEWS.CO – Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Polri Brigjen Pol Bambang Usadi mengatakan bahwa konsep pandangan pihak kepolisian terkait daerah rawan konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah setempat belum bergeser. Dimana rawan konflik masih berada di penguhujung timur yaitu di Papua dan di penghujung barat yakni di Aceh.
“Tapi untuk (Pilkada) kali ini bertambah lagi (daerah rawan konfliknya) jadi di DKI Jakarta ini. Apalagi kasus pilkada (di DKI) ini betul-betul diwarnai dengan masalah dan isu-isu sara,” ucapnya di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (28/11/2016).
Oleh karenanya, fokus pengamanan Polri terkait pelaksanaan Pilkada kini sudah bergeser ke DKI Jakarta. Dia juga memastikan Polri akan secara profesional menindak pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hukum selama berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta ini.
“Yang jelas bahwa penanganan-penanganan kasus pilkada DKI Jakarta ini, polisi akan laksanakan sesuai dengan prosedur hukum. Jadi tidak ada intervensi pimpinan negara atau presiden,” katanya.
Meski demikian, Bambang bilang pihak kepolisian tak mengurangi pengamanan di daerah lain yang terindikasi rawan konflik politik juga. Dia juga memastikan, penegak hukum akan menindak pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hukum selama berlangsungnya Pilkada serentak kali ini.
“Adapun sejauh ini kami (Polri) sudah membentuk persiapan yang sangat maksimal antisipasinya,” tukasnya. (Restu)
