NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STKIP PGRI Sumenep melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan setempat. Selasa, 11 Januari 2022
Kedatangan mahsiswa menuntut kometmen Kepala Dinas Pendidikan Sumenep untuk memajukan pendidikan baik daratan dan kepulauan.
“Dinas Pendidikan Sumenep penuh dengan masalah, untuk itu kami meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan yang baru untuk serius dan berkometmen memajukan pendidikan,” teriak korlap aksi Nur Hayat.
Nur Hayat menjelaskan, dari hasil kajian Komisariat PMII STKIP PGRI Sumenep yang konsen pada pendidikan menemukan empat poin masalah pendidikan di Kepulauan yang tidak pernah selesai.
Pertama, fasilitas pendidikan yang tidak kunjung memadai, seperti, laboratorium, perpustakaan dan lapangan olahraga. Kedua, infrastruktur pembangunan di Kepulauan menuju lembaga pendidikan sangat memperhatinkan, sehingga tidak bisa dilalui saat musim hujan.
Ketiga, profesionalitas guru sangat dibutuhkan untuk memajukan pendidikan. Namaun yang terjadi di kepulauan banyak guru yang tidak kompeten, tidak berkualitas, tidak profesional hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Sumenep
Keempat, terkait dengan buku ajar yang sejatinya menjadi media utama dalam proses belajar mengajar di sekolah justru buku ajar yang digunakan siswa tidak ada pembaharuan.
“Oleh sebab itu kami minta kepada Kepala Dinas yang baru untuk serius dan berkometman memajukan pendidikan, agar siswa tidak selalu menjadi korban atas kebiadaban pemangguku kebijan,” tuturnya.
Kata Hayat justru kometmen kepala dinas pendidikan perlu diragukan setelah kepala dinas tidak bisa menjawab pertanyaan massa aksi setelah ditanyakan jumlah sekolah dasar.
“Sangat aneh, ditanya jumlah sekolah saja tidak bisa menjawab, bagaimana mau memajukan pendidikan,” ucapnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Agus Dwi Saputra mengatakan kalau berbicara persoalan data harus falit, sehingga data yang disampaikan bisa di pertanggunh jawabkan.
“Saya masih baru di Dinas Pendidikan kalau persoalan data harus dipelajari agar jawabnya tepat,” terang Agus.
Ditanya persoalan tuntutan mahasiswa agar kepala dinas mundur, pihaknya menjawab tidak ada kata mudur, namun apabila dievaluasi oleh bupati tidak memenuhi syarat akan patuh terhadap pimpinan.
“Tidak ada kata mundur, namun apabila hasil evaluasi bupati tidak memenuhi syarat saya siap untuk mundur,” pungkasnya. (mh)
