NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Sabang Merauke Ciecle (SMC), Syahganda Nainggolan memuji visi Prabowo Subianto untuk menciptakan pemerintahan bersih dan transparan. Menurutnya, visi tersebut tampak jelas disampaikan Prabowo dalam debat calon presiden edisi pamungkas pada Sabtu (30/3) kemarin.
“Teknologi dalam pelayanan publik adalah sebuah keniscayaan,” kata Syahganda, Jakarta, Senin (1/4/2019).
Dia mencontohkan di negara-negara barat, pemberian bantuan sosial (Bansos) presiden dan para menteri tak perlu mengumpulkan rakyat yang berakibat terciptanya antrean panjang.
“Mereka 30-an tahun lalu sudah pakai teknologi transfer. Untuk apa pihak Jokowi bicara sok gunakan teknologi tapi pas kasih Bansos suruh rakyat manual antrean,” ucapnya.
Baca juga: Di Debat Kemarin Prabowo Subianto Tampil Gagah, Tajam dan Visioner
Pemerintah Indonesia sudah mengesahkan UU Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai langkah maju untuk menuju clean government di masa-masa mendatang. Clean government adalah sebuah komitmen besar guna memberangus tindakan-tindakan penyelewengan di ranah institusi dan lembaga negara agar bersih.
Pemerintah Indonesia juga menjadi salah satu perintis gerakan global Open Government Partnership (OGP) pada 20 September 2011. Disusul dengan diluncurkannya gerakan OGP Indonesia pada Januari 2012. Bahkan sejak September 2012 selama satu tahun, Indonesia menjadi salah satu supporting co dan lead chair OGP pada Oktober 2013.
OGP secara resmi diluncurkan pada 20 September 2011 sepekan sebelum PBB memperingati Hari Hak untuk Tahu (International Right to Know Day) yang diperingati tanggal 28 September. Ketika itu, pemerintah 8 negara pendiri Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brazil, Filipina, Indonesia, Inggris, Meksiko dan Norwegia, dengan dihadiri oleh presiden Barack Obama mengesahkan deklarasi Pemerintah Terbuka.
“Dalam debat tadi Prabowo dengan jelas mengatakan bahwa antara teknologi dan korupsi alias jualan jabatan keniscayaan dan fakta nyata dalam pemerintah Jokowi. Hampir semua kementerian Jokowi terlibat jualan jabatan. Memalukan. Yang ditangkapi KPK baru di Kementerian Agama contohnya,” kata Syahganda.
“Bagi Prabowo, antara penggunaan teknologi dan mentalitas pejabat negara yang anti korupsi harus sejalan. Karena keduanya merupakan tulang punggung pelayanan publik. Tidak bisa hanya didukung salah satunya saja,” pungkasnya.
Selain itu, Menteri PAN-RB juga pernah menegaskan bahwa pelayanan publik dewasa ini menuntut lebih suportif, mengutamakan kepuasan pengguna layanan (customer driven government). Idealnya, pemerintah harus berjalan seiring dengan kehendak publik, fokusnya digeser dengan menempatkan pelanggan sebagai pengemudi (putting the customer in the driver seat), sehingga masyarakatlah yang menentukan apa yang perlu dilakukan dan ke mana arah kinerja pemerintahan dituju.
(eda)
Editor: Eriec Dieda
