NUSANTARANEWS.CO – Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Noviandri, melancarkan tanggapan terhadap pernambahan dan pengangkatan beberapa Direksi Pertamina. Tanggapan ini disampaikan melalui keterangan pers di Jakarta, Jumat (21/10).
Noviandri menyatakan, terkait penambahan direksi Pertamina yaitu Wakil Direktur Utama dan Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia, FSPPB melihat bahwa hal itu merupakan langkah yang harus dilakukan oleh pemegang saham Pertamina, dalam hal ini komisaris dan kementrian BUMN sebagai suatu jawaban terhadap tantangan perkembangan bisnis Pertamina ke depan.
“Kami melihat bahwa organisasi adalah suatu equipment dan bukan tujuan. Maka organisasi harus dinamis sesuai dengan adanya perubahan dari tujuan,” ujar Noviandri.
Tidak dapat dipungkiri, kata dia, adanya penambahan direksi pertamina yang semula 7 menjadi 9 tentu akan menambah cost, seperti fasilitas baik untuk direksi itu sendiri maupun untuk overhead direktoratnya. “Tapi ini harus dijawab dengan prestasi-prestasi oleh jajaran direksi Pertamina, bahwa dengan adanya penambahan direksi tersebut justru akan meningkatkan kinerja perusahaan dan tentunya bisa memberikan deviden yang besar ke Pemerintah,” terang Novi.
Menurut keterangan Novi, FSPPB melihat bahwa untuk posisi Wadirut harus benar benar berfungsi secara struktural dan berdampak secara strategis bagi bisnis perusahaan. “Wadirut jangan hanya sebagai ban serap saja, Wadirut harus mampu mengkoordinasikan jajaran direksi yang ada di bawahnya seperti Pengolahan, Pemasaran dan Gas,”
Yang terpenting lagi, tandas Novi, pembagian tugas antara dirut dan wadirut harus jelas wewenang dan tanggung jawabnya. Sehingga tidak menimbulkan suatu permasalah dalam koordinasi nantinya. (Riskiana/Refa)
