NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direksi BUMN diimbau tolak oknum parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf yang kedapatan meminta dana untuk kepentingan kampanye pileg maupun pilpres. Imbauan ini disampaiakan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.
Direksi BUMN diminta berani untuk mengatakan tidak jika ada oknum tertentu dari tim kampanye pasangan calon, tak terkecuali Jokowi-Ma’ruf, yang memaksa dan dengan jalan apapun untuk meminta dana dari perusahaan pelat merah.
“Misalnya meminta jatah fee proyek atau pengadaan dari vendor atau rekanan BUMN yang di paksakan dijadikan rekanan oleh oknum parpol dan tim kampanye Jokowi-M’aruf,” ujar Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono, Jakarta, Jumat (29/3/2019).
“Seperti kasus OTT KPK sejumlah duit yang diterima Bowo Pangarso anggota DPR RI Partai Golkar atas bantuannya terhadap PT HTK mendapatkan kerjasama dengan BUMN yaitu PT Pupuk Indonesia Logistik atau Pilog. Sebab, sebelumnya PT HTK menyewakan kapal pada PT Pilog untuk distribusi pupuk, namun kerjasama itu dihentikan. Atas bantuan Bowo, PT HTK kembali mendapatkan kesepakatan dengan PT Pilog,” terangnya.
Sebelumnya, Bowo Sidik Pangarso diduga meminta fee kepada PT HTK atas biaya angkutan yang diterima sejumlah USD 2 per metrik ton. KPK menyita 84 kardus berisikan uang amplop yang diduga untuk keperluan ‘serangan fajar’ pada Pileg dan Pilpres. Bowo sendiri juga diketahui merupakan caleg Dapil 2 Jawa Tengah.
“Karena itu, FSP BUMN Bersatu menyerukan juga kepada karyawan BUMN untuk berani katakan lawan jika ada TKN Joko Widodo dari parpol yang mencoba mengancam direksi-direksi BUMN yang menolak diminta bantuan untuk kepentingan penyediaan dana dari BUMN untuk kampanye dan money politic Jokowi-Ma’ruf Amin,” serunya.
Lebih lanjut, kata Poyuono, FSP BUMN Bersatu juga mengajak masyarakat dan karyawan BUMN, buruh, petani, pedagang agar berani menolak uang ‘serangan fajar’ terkait Pileg dan Pilpres 2019.
“Pilih saja capres-cawapres yang jujur dan tidak suka mengunakan uang negara atau BUMN untuk kampanye,” imbuhnya.
“Kita harus mengingat dan memahami slogan pilih yang pemimpin yang jujur sebagai sikap yang harus kita ambil dalam Pemilu 2019 nanti,” sebutnya.
Kemudian, tambah dia, pihaknya juga mengimbau pekerja BUMN tak segan melaporkan ke KPK jika perusahaan tempatnya bekerja diminta paksa untuk ikut mendanai kepentingan pilpres calon tertentu.
“Kami imbau juga pada kawan-kawan pekerja di BUMN jika ada perusahaan tempatnya bekerja diminta paksa sejumlah dana untuk kepentingan pilpres atau ada pejabat di perusahaannya yang terlihat memberikan bantuan dana untuk kepentingan pilpres seperti ada dugaan festival acara bakso nasional yang dihadiri Jokowi di Bekasi banyak mengunakan dana bantuan dari BUMN besar. Laporkan saja ke KPK atau ke Crisis Center Tolak Bancaan BUMN untuk Kepentingan Pilpres,” pungkasnya.
(eda)
Editor: Eriec Dieda
