NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Tingginya jumlah balita yang belum di imunisasi di Jawa Timur mendapat sorotan anggota komisi E DPRD Jawa Timur. Salah satu anggotanya, yaitu Hari Putri Lestari (HPL) melihat dinas Kesehatan Jawa Timur kurang sosialisasi adanya manfaat imunisasi tersebut.
“Dari data yang masuk ada 1,7 juta bayi di Jawa Timur tidak dapat imunisasi periode 2019-2021.” terangnya, Selasa (13/9).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan pihaknya mendesak ke Dinkes Jawa Timur untuk aktif berkoordinasi dengan pemda di Jawa Timur.
“Perlu penguatan sosialisasi terutama sampai tingkat posyandu sebagai terdepan dalam pelaksanaan imunisasi ditingkat masyarakat,” jelasnya.
Tingginya angka tersebut, sambung HPL, dikarenakan kekawatiran para orang tua bayi terhadap imunisasi tersebut. “Harus ada pendekatan sampai tingkat posyandu. Harus dilibatkan semuanya agar orang tua bayi mau bayinya di imunisasi,” jelasnya.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak terus melakukan monitoring Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Menurutnya selama 2 tahun pandemi melanda membuat adanya hambatan pada proses imunisasi anak.
“Data Dinas Kesehatan Jatim mencatat bahwa terjadi gap sebesar 8 persen pada capaian imunisasi. Tahun 2019, capaian imuniasi dasar dan lanjutan mencapai 93,7 persen. Namun saat puncak pandemi tahun 2020 dan 2021 capaiannya hanya mencapai 84,2 persen,” ujar Arumi beberapa waktu lalu.
Arumi menambahkan dari persentase tersebut, setidaknya terdapat 1,7 juta bayi di Jatim yang tidak mendapat imunisasi lengkap selama periode 2019–2021. Menurutnya gap tersebut kemudian juga berdampak pada peningkatan angka penyakit menular.
“Salah satunya penyakit difteri dan rubella yang sudah menyebar dibeberapa wilayah di Jatim. Nah kalau imunisasi rendah, penyakit menular meningkat lalu ada temuan Kejadian Luar Biasa (KLB) disinilah kualitas tingkat kesehatan masyarakat akan menurun,” jelasnya. (setya)
