NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Program bagi-bagi sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat mendapat kritik dari Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amin Rais. Dimana, kritik Amien ini sontak ditanggapi dengan nada geram oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Menghindari perdebatan yang berkepanjangan, Ketua Dewan Pertimbangan Manjelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengimbau kepada kedua pihak untuk saling memaafkan. “Saling memaafkan adalah sikap kesatria dan negarawan,” kata Din kepada media di Jakarta, Selasa (20/3/2018).
Baca: Soal Pernyataan Luhut untuk Amien Rais, DPP PAN: Apa tidak Ada Pernyataan yang Lebih Elegan
Lantaran tanggapan Luhut bernada ancaman terhadap Amien, Din pun mengimbau keduanya untuk tidak saling mengancam dalam berkehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. “Seyogianya tidak ada yang ancam-mengancam dalam kehidupan bangsa, bekerjalah sesuai posisi masing-masing,” kata Din.
Sebab, kata Din, sikap saling mengancam berpotensi mengganggu kerukunan bangsa. “Sikap ancam-mengancam adalah ekspresi otot yang sangat potensial mengganggu kerukunan bangsa, apalagi kalau masing-masing saling membuka aib dan kesalahan,” kata Din sembari menyampaukan betapa akan lebih baik kalau keduanya menunjukkan sikap saling memaafkan, yang sekaligus dapat memperlihatkan sikap negarawan. Hal ini ditujukan agar kerukunan bangsa bisa kembali bersatu.
Seperti viral diberitakan oleh media online nasional, Amien Rais menyebut ada pembohongan dalam program bagi-bagi sertifikat tanah. Ia menyebut, program sertifikat tanah itu sebagai pengibulan. Sebab, 74 persen tanah di negeri ini dikuasai oleh kelompok tertentu, tetapi didiamkan oleh pemerintah.
Menanggapi kritikan tersebut, Luhut Binsar Panjaitan bereaksi keras dan meminta agar para senior tak asal berkomentar. Menurutnya, pemerintah tak anti-kritik namun kritik yang disampaikan haruslah kritik yang membangun. “Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih, kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam sajalah. Akan tetapi, jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?” kata Luhut.
Sementara dari pihak Istana Kepresidenan, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menyanggah apa yang dilontarkan Amien Rais sebagai kritik terhadap Jokowi. Johan menyampaikan, program pembagian sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat tersebut merupakan program nyata, bukan pembohongan.
Program sertifikat tanah tersebut, lanjut Johan, merupakan bentuk perhatian Presiden Jokowi kepada masyarakat kecil untuk menghindari terjadinya sengketa tanah yang sering terjadi selama ini. Dia mengatakan Presiden ingin masyarakat kecil memiliki dokumen yang sah dan legal sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan dan kepentingan mereka. “Jadi sama sekali ini program nyata, bukan kibulan,” ujar Johan Budi di kantornya, Jakarta, Selasa (20/3).
Johan Budi pun mengaku tak paham apa yang dimaksud Amien Rais ketika melontarkan kritikan tersebut. Apalagi, program pembagian sertifikat tanah ini sudah lama dijalankan dan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Kendati demikian, pemerintah tak akan mengambil langkah apapun untuk menanggapi pernyataan Amien Rais. Sebab, kata dia, komentar yang muncul dari Amien selalu tak jelas.
“Kalau yang Anda maksud ambil langkah yang sifatnya serius itu, saya kira tidak… Bahwa ada statement Pak Amien begitu, ya, itu hanya Pak Amien. Kan dia selalu komentar-komentar yang kadang menurut saya enggak jelas,” ujarnya.
Pewarta: Achmad S.
Editor: M. Yahya Suprabana