NusantaraNews.co, Jakarta – Juru Bicara Jaringan ’98 Ricky Tamba menilai, di negara pencetus liberalisme USA, partai dan ideologi apapun bahkan yang komunis boleh hidup. Sepanjang sepakat dengan prinsip demokrasi.
“Lah Indonesia sistem ekonomi-politiknya sudah sangat ultraliberal melebihi USA malah mau membatasi pemikiran dan wacana. Mulai dari HTI dibubarkan, tulisan keren dari Dandhy Laksono WatchdoC dilaporkan polisi, pro kontra komunisme yang sudah usang dll dll,” kata Ricky kepada Redaksi NusantaraNews.co, Selasa malam (19/9/2017).
“Mana ada lagi komunisme di Indonesia di era liberal tak jelas lagi kanan kiri depan belakang atas bawah. Kalau pun masih ada sisa PKI paling muda ya bekas tapol Pemuda Rakyat yang kini umurnya sudah jompo 70an sakit-sakitan dan keluarga mereka pun trauma tak mau berpolitik lagi,” imbuhnya.
Menurut dia, komunisme sudah bangkrut di mana-mana, tinggal Kuba dan Korut yang perlahan mulai buka diri kerjasama dengan asing dan terapkan demokrasi politik. People’s Republic of China? Bukan komunis tapi sosialisme negara. Gerakan Amerika Latin seperti Venezuela, Bolivia, Brazil dll varian sosial demokrat dengan metode parlementer.
“Saat pernah pertemuan manula-manula mantan CC PKI, CGMI, PR dll awal 2000an dulu, saat Pak Hutajulu dan Pak Hardoyo Ketum CGMI masih hidup, awak bersuara keras menentang mereka serta siap melawan mereka bila hendak kibarkan panji-panji PKI lagi karena hanya akan bikin NKRI kacau dan panas. Mereka kaget saat awak sebagai generasi muda yang dianggap ‘kiri’ berkata begitu,” kisah Ricky.
Kalau soal keadilan sosial, pihaknya mendukung mereka (eks tapol, _red) diberikan hak kesejahteraan oleh negara untuk hal yang semestinya dan tak boleh ada diskriminasi untuk keluarga mereka yang sudah trauma dan terlunta berpuluh tahun. “Ini masalah kemanusiaan yang agama Islam dan semua agama lainnya pasti mewajibkan untuk mengasihi sesama khususnya kaum duafa dan mustad’afin,” ucapnya.
Rincky menambahkan, musuh nyata NKRI ya kesenjangan ekonomi, angka pengangguran dan kriminalitas yang meningkat serta penetrasi asing di berbagai bidang akibat liberalisasi ekonomi politik via amandemen UUD 1945 yang memporakporandakan tatanan bernegara kita.
“Di sini awak selaku aktivis 98 merasa punya beban sejarah karena tak tanggung jawab sehingga negara makin kacau dan rakyat menderita,” tutup Ricky.
Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman