Connect with us

Hukum

Di Hari Pertama Sebagai Gubernur, Khofifah Ingin Cegah Tindak Pidana Korupsi di Pemprov Jatim

Published

on

gubernur jawa timur, khofifah indar parawansa, penguatan sisi hulu, tindak pidana korupsi, pemprov jatim, nusantaranews

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menggandeng BPK untuk mencegah terjadinya korupsi di Pemprov Jatim. (Foto: Setya N/NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, SurabayaGubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bertekad melakukan penguatan sisi hulu guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemprov Jatim. Hari ini, Kamis (14/2) Khofifah dan Emil Dardak mengawali kerjanya sebagai gubernur dan wakil gubernur Jatim usai dilantik pada Rabu (13/2) kemarin.

Khofifah dan Emil bertekad mencegah terjadinya korupsi di lingkungan pemerintahannya.

“Salah satu pintu masuk BPK melalui Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang tidak di-follow up dengan baik. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat akan segera berkoordinasi dengan perwakilan BPK yang ada di Jatim,” ungkap Khofifah, Surabaya, Kamis (14/2/2019).

Baca juga: Jawa Timur Menanti Gebrakan Khofifah dan Emil Dardak

Baca juga: Dipimpin Gubernur Terpilih Khofifah, Demokrat Jatim Kawal Program Nawa Bakti Satya

Melibatkan BPK, mantan Menteri Sosial ini berharap berharap ada petunjuk atau referensi yang lebih detail untuk menghindari terjadinya dispute atau perselisihan sehingga memungkinkan terjadinya multitafsir.

Salah satu contoh kebijakan yang multitafsir tersebut, kata dia, ialah tentang menjadikan multitafsir adalah tentang kebutuhan anggaran untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih luas bagi SMA atau SMK di Jatim.

“Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pengelolaan SMA/SMK berada di provinsi, namun karena adanya keterbatasan anggaran dimungkinkan pemberian bantuan keuangan berupa spesifik block grant,” tutupnya.

Pewarta: Setya N
Editor: Banyu Asqalani

Terpopuler