NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Deklarator Dewan Rakyat Papua, Charles Imbir mengatakan pemerintah seharusnya tidak perlu menurunkan kekuatan militer untuk menghadapi rakyat sipi yang mengekspresikan tuntutannya di Papua dan Papua Barat. Negara, kata dia, seharusnya mampu membuka ruang dialog.
“Negara tidak perlu menurunkan kekuatan militer untuk menghadapi rakyat sipil, yang mengekspresikan tuntutannya. Negara seharusnya mampu membuka ruang ruang dialog antara kelompok-kelompok rakyat yang bertikai. Secara politik, kelompok Papua yang menuntut merdeka dan atau referendum adalah kelompok yang diwakili ULMWP (United Liberation Movement West Papua) dan kelompok NKRI harga mati adalah barisan merah putih (BMP),” kata Charles dikutip dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Baca juga: Bukan Pendekatan Keamanan, TNI Dikirim ke Papua Disebut Gunakan Pendekatan Antropologi
Charles menuturkan, kelompok-kelompok tersebut seharusnya bisa di ajak negara untuk melakukan dialog guna menjamin hak-hak sipil rakyat Papua dalam konteks demokratik dan politik agar tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab.
“Negara pun bisa mengajak dialog Gubernur, Bupati, Walikota, DPRP, DPRPB, DPRD Kota Kabupaten dalam konteks pembangunan. Negara bisa mengajak dialog Dewan Adat Papua guna membahas hak-hak dasar,” katanya.
Calon Bupati Raja Ampat 2020-2025 ini menambahkan, ketika kelompok tersebut baik politik, pembangunan dan hak-hak dasar kesemuanya merupakan anak-anak adat atau masyarakat adat Papua yang memiliki hak yang sama di atas negeri leluhur mereka tanah Papua, bahkan jauh sebelum negara bangsa terbentuk termasuk Indonesia.
“Masyarakat adat Papua jauh sebelumnya juga telah memiliki struktur dan mekanisme organisasi, kepemimpinan, musyawarah hingga pengambilan keputusan secara adat dalam menyikapi dinamika kehidupannya,” terangnya. (eda/nus)
Editor: Eriec Dieda
