NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Masalah pupuk masih menjadi persoalan di kalangan petani di Jawa Timur. Salah satunya di Pasuruan.
Mirisnya lagi,data PKH penerima pupuk juga tidak valid dan terkesan menggunakan data lama tanpa ada validasi terlebih dahulu.
“Kurangnya transparansi terkait pengelolaan pupuk, banyak petani yang mendatangi malah dibilang taka da jatahnya. Ini sangat aneh padahal jatah para petani sudah ada dalam data. Jadi lebih baik dikelola oleh Kelompok Tani karena mereka selalu mengutamakan kebersamaan,” terang anggota DPRD Jawa Timur Rohani Siswanto di Pasuruan pada Minggu (16/10).
Politisi asal Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa tata kelola soal pupuk di kuatkan dan harus transparansi. Pemerintah Kabupaten/kota harus memanfaatkan keberadaan bumdes-bumdes di desa bekerja sama dengan kelompok tani sehingga masyarakat bisa mengakses dengan mudah dan bisa menjadi solusi agar kelangkaan pupuk bisa tertangani.
Selain itu, warga juga mengeluh soal data PKH yang tidak valid. Ada perangkat desa yang masih menerima bantuan PKH dari Pusat tapi warga yang tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan PKH dari Pemerintah.
“Di lapangan masih banyak kebuntuhan informasi Sebenarnya ini program nasional yang semua orang bisa akses. Kita akan kroscek kebenarannya seperti apa. Kalau memang benar data yang tidak valid, ya harus segera di evaluasi,” pungkasnya. (setya)
