NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Beberapa waktu sebelum masuk bulan Ramadan lalu, sejumlah mahasiswa asal Pulau Kangean unjuk rasa di depan kantor Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sabtu, 23 April 2022
Tak hanya sekali, catatan media ini, setidaknya dua kali elemen mahasiswa yang sama mendesak Pemkab Sumenep menyediakan kapal tambahan selama Ramadan dan masa mudik lebaran.
Desakan itu disampaikan karena mereka khawatir kapal yang biasa beroperasi tidak memadai. Lebih-lebih kapal DBS I dan III saat itu belum beroperasi.
Tak cukup melalui aksi demonstrasi, kekhawatiran itu juga disampaikan melalui forum audiensi dengan Bupati Sumenep Achmad Fauzi.
Menjawab kekhawatiran masyarakat kepulauan terhadap sarana transportasi di masa mudik lebaran, Pemkab Sumenep mencanangkan program mudik gratis.
Tak tanggung-tanggung, program mudik gratis bagi warga kepulauan itu rencananya akan dimulai dari H-9 hingga H-2 lebaran atau selama satu minggu penuh.
“Program mudik gratis bagi warga kepulauan itu mestinya mulai H-10. Tapi karena tidak ada kapal, jadinya mulai H-9 atau besok,” kata Moh. Jakfar, Jumat, 22 April 2022.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Perhubungan (Perkimhub) Sumenep itu menjelaskan, program mudik gratis itu menjangkau semua kepulauan.
“Jadi bagi warga kepulauan yang berangkat dari pelabuhan Kalianget menuju Masalembu, Kengean, Sapeken, Raas, dan Sapudi, diberikan mudik gratis yang biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah,” ujar Jakfar menambahkan.
Armada yang disiapkan untuk melayani mudik gratis itu, di antaranya, kapal printis, kapal Dharma Kartika, kapal Satya Kencana, dan DBS III yang saat ini sudah dalam perjalanan dari Bangkalan ke Sumenep.
“Kalau kapal cepat tidak. Karena kapal cepat itu kelasnya kelas eksekutif. Harga tiketnya mencapai 200 ribu,” tambah mantan kepala Dinas Perikanan Sumenep itu.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengatakan, program mudik gratis itu merupakan bagian dari upaya Pemkab Sumenep dalam melayani masyarakat kepulauan.
“Semoga program ini bisa menjawab apa yang selama ini dikhawatirkan oleh masyarakat kepulauan, khususnya berkaitan dengan ketersediaan transportasi laut menjelang lebaran,” ujarnya. (mh)
