NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pemerintahan Jokowi Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Komitmen itu pun tertuang dalam Nawacita ketiga, dengan harapan agar tidak ada lagi stigma ‘Jawasentris’, namun ‘Indonesiasentris’.
Namun sampai saat ini, menurut Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar, pergerakan perekonomian masih terpusat di pulau Jawa. Hal ini dinilai belum sejalan dengan Nawacita ketiga tersebut.
“92% PDB ini bergerak di wilayah barat pulau Jawa, artinya masih belum sesuai dengan Nawacita ketiga,” ungkapnya saat memberikan keynote speech dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Peningkatan Peran Kereta Api Dalam Angkutan Barang’, Jakarta, Selasa (28/02/2017).
Bahrullah menganggap bahwa transportasi yang belum menyentuh ke level pelosok daerah menjadi salah satu penyebabnya. “Sehingga diperlukan angkutan barang yang bisa menyentuh sampai ke plosok daerah dengan efektif dan efisien,” ujarnya.
Bahrullah menyebutkan, kereta api sebagai salah satu moda transportasi angkutan barang dan penumpang diharapkan bisa menjadi andalan.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, lanjut Bahrullah, Pemerintah mencanangkan akan membangun 3.250 km jalur kereta api baru selama 5 tahun pemerintahan (2014-2019) yaitu dengan mewujudkan jalur kereta api Trans Sumatera, Trans Sulawesi dan Trans Papua, serta jalur ganda kereta api di Pulau Jawa.
Untuk itu, sebagai bentuk apresiasi terhadap kegiatan FGD tersebut, Bahrullah pun berjanji bahwa hasil dari diskusi ini akan disampaikan kepada koleganya sesama anggota BPK RI yang membidangi BUMN, dalam hal ini Anggota VII BPK RI, Achsanul Kosasih.
“Terakhir, memberi masukan. Sehingga setelah acara ini saya bisa memberikan masukan kepada kolega saya Achsanul Kosasih,” ujarnya.
Reporter: Rudi Niwarta
