NUSANTARANEWS.CO – Kementerian Agama (Kemenag) gelar Bimbingan Teknis (Bimtik) Akuntansi Berbasis Akrual dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan (LK) Kemenag. Acara yang digelar selama dua hari (25-26/9), terdiri dari serangkaian program dan kegiatan penyusunan LK khususnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penyusun LK.
“Kegiatan Bimtek ini sangat strategis dan penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemenag,” kata Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kemenag Syihabuddin Latief di Cirebon, Minggu (25/9) malam.
Agenda tersebut merupakan salah satu prioritas Biro Keuangan dan BMN untuk menghasilkan (LK) Kemenag yang berkualitas. Karenanya, Syihabuddin mengungkapkan, perubahan pola penyusunan LK yang sebelumnya menggunakan pola berbasis kas, dan kini berbasis akrual membutuhkan SDM yang mampu mengidentifikasi transaksi entitas dan menerapkan perlakuan akuntansi yang tepat sesuai akuntansi berbasis akrual.
“Ini penting dilakukan, sehingga diharapkan tidak terjadi pencatatan (jurnal) transaksi yang tidak lazim seperti pada penyusunan laporan keuangan tahun 2015 yang jumlahnya mencapai ribuan transaksi,” cetus Syihab.
Dia pun mengakui bahwa jumlah satuan kerja Kemenag Tahun 2015 sebanyak 4.543 satuan kerja, mencakup 7.011 entitas sangat besar. Sehingga menyulitkan pengawasan apabila terjadi kekeliruan pencatatan dalam LK. Walaupun seluruh transaksi dicatat menggunakan alat bantu aplikasi keuangan, yaitu SAIBA.
Syihab menyebutkan, setidaknya ada tiga kendala umum penyusunan LK. Pertama, SDM penyusun LK pada tingkat satuan kerja belum memadai.
“Dimana, hak ini terindikasi sebagai berikut; satker tidak tertib menyampaikan data laporan keuangan, satker tidak melalukan telaah atas data laporan keuangan sebelum disampaikan ke tingkat wilayah. Satker kurang atau belum sepenuhnya memahami akuntansi berbasis akrual sehingga terjadi penginputan jurnal yang tidak lazim,” terangnya.
Kedua, lanjut Syihab, SDM penyusun LK pada tingkat wilayah belum memadai. Hal tersebut terindikasi oleh beberapa hal yaitu fungsi penyaringan tidak berjalan baik, dan wilayah tidak melakukan telaah. “Ketiga, komitmen yang belum memadai,” kata dia.
Sejauh ini, terangnya lebih lanjut, tidak terjadi proses konsultansi dan koordinasi efektif antara satker wilayah, eselon I dan Kemenag cq. Biro keuangan dan BMN.
Selanjutnya, setelah mengidentifikasi kendala, sejumlah langkah peningkatan kualitas LK Kemenag tahun 2016, di antaranya, selain melantik dan mengukuhkan para operator SAIBA sebagai duta akrual kemenag kanwill yang akan menjadi agen pembaharu dan pemberi solusi bagi penyusunan LKKA Tahun 2016, lalu segera menindaklanjuti hasi audit BPK dan melakukan validasi akurasi dari sisi akun dan ainnya.
“Memastikan dan membawa persoalan yang tidak dan belum jelas tentang laporan keuangan berbasis akrual dalam ruang konsultansi yang disebut klinik akuntansi,” ujar Syihabuddin yang juga mengatakan bahwa saat ini honorarium pengelola SAI tingkat UAKPAW/UAKPA Satker sudah tidak memadai dan ini harus direview.
Sekitar 120 peserta ikut acara tersbeut, yang notabene menjadi menyusun LK dan operator SAIBA di satuan kerja wilayah III Provinsi Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Kuningan, Indramayu, Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka, dan sejumlah peserta dari Kabupaten dan Kota Bekasi. (Sulaiman)
