NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – DPRD Jatim mendorong agar Pemprov Jatim membuat perda jaminan pesangon di Jatim untuk melindungi hak-hak buruh terkait pesangon yang hingga saat ini selalu dirugikan oleh pengusaha.
“ Kami berharap ke depannya, gubernur Jatim dengan berkolaborasi dengan DPRD Jatim untuk Bersama-sama membuat perda Jaminan Pesangon untuk buruh,”ungkap anggota FPDIP Jatim Hari Putri Lestari di kantornya, Kamis (19/9/2019).
Menurut mantan aktivis buruh ini, selama ini aksi demo buruh dibeberapa tempat di Jatim selalu menyuarakan pembayaran pesangon dengan layak .” Saya tahu banyak perusahaan-perusahaan sebenarnya menyimpan hak-hak buruh yang tentunya bisa digunakan untuk membayar pesangon buruh. Tapi tak dibayarkan oleh pengusaha. Ke depan dengan adanya perda tersebut pengusaha dengan mudah bisa membayar pesangon buruh,”jelasnya.
Hari Putri Lestari mengatakan untuk realisasi penegakan perda jaminan pesangon tersebut,bisa saja dibentuk BUMD pesangon atau bisa saja melalui bank Jatim.
“ Pengusaha bisa membayar tiap bulannya yang seharusnya hak buruh sebagai pesangon ke BUMD pesangon yang dibentuk atau jika pembentukan BUMD tersebut prosesnya sulit, maka bisa disetorkan ke Bank Jatim yang merupakan BUMD milik Pemprov Jatim. Pengusaha tak perlu kawatir uangnya akan hilang di Bank Jatim karena akan dikelola dengan professional untuk pembayaran pesangon buruh,” ungkapnya.
Sekedar diketahui, dalam setiap aksi, buruh mendesak gubernur Jatim Khofifajh Indar Parawansa untuk mewujudkan Sistem Jaminan Pesangon di Jawa Timur. Sistem Jaminan Pesangon ini merupakan janji Gubernur Khofifah dihadapan ribuan buruh Jawa Timur pada saat merayakan hari buruh internasional (May Day) 1 Mei 2019 lalu.
Gubernur Khofifah menyampaikan secara prinsip para buruh harus mempunyai masa depan yang terjamin. Diharapkan adanya Sistem Jaminan Pesangon ini dapat mengurangi konflik atau perselisihan buruh dengan pengusaha di Pengadilan Hubungan Industrial khususnya terkait nilai pesangon yang harus dibayarkan. (Setya/nn)
Editor: Achmad S.
