NUSANTARANEWS.CO – Di tengah panasnya situasi global terkait operasi militer khusus Rusia di Ukraina, Amerika Serikat (AS) kembali mengerahkan pasukannya ke Somalia. Perkembangan ini tentu tidak mengejutkan karena AS memang memiliki 53 pangkalan militer di Afrika.
Seperti diketahui, melalui program “Unified Quest 2008” United States Army War College di Carlisle, Pennsylvania, Pentagon telah menciptakan sebuah komando militer baru untuk benua Afrika: Komando Afrika atau Africom.
Misi Africom sangat jelas yakni mengamankan kepentingan AS: ladang minyak! Isu utamanya tentu saja perang melawan terorisme. Tidak ada misi kemanusiaan, penjagaan perdamaian atau resolusi konflik.
Presiden Obama bahkan telah meningkatkan anggaran bantuan keamanan kepada pemerintah yang represif dan tidak demokratis di negara-negara kaya sumber daya seperti Nigeria, Niger, Chad, Republik Demokratik Kongo, serta negara-negara yang dianggap sekutu militer utama seperti Ethiopia, Kenya, Djibouti, Rwanda dan Uganda.
Kehadiran militer AS memang tidak terlalu menyolok di Afrika terutama dalam menjalankan operasi rahasia. Sejak awal 1990-an, militer AS telah terlibat di Tanduk Afrika, tempat Somalia berada sebagai bagian misi kemanusiaan dalam konteks perang saudara. Pada awal abad 21, tiba-tiba kelompok-kelompok fundamentalis tersebut tumbuh dan menjelma menjadi kekuatan bersenjata, termasuk al-Shabaab yang memulai pemberontakan pada medio 2000-an.
Pada Juli 2021, Presiden Biden dilaporkan telah melakukan serangan udara pertamanya di Somalia yang menargetkan pejuang al Shabaab, tak lama setelah menarik pasukan dari Afghanistan. Serangan sporadis itu terus berlanjut hingga Februari 2022 dan mendapat dukungan Pentagon.
Meski Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud yang baru-baru ini terpilih menyatakan terima kasih kepada Presiden Biden sebagai mitra yang dapat diandalkan, namun hal tersebut dibantah berbagai kalangan.
Menurut laporan Amnesty International April 2020, pada tahun 2020 Komando Afrika AS (Africom) telah melakukan ratusan serangan udara selama satu dekade tanpa pertanggungjawaban atas kematian warga sipil yang dicap sebagai “teroris” tanpa kompensasi apapun kepada keluarga.
Disini jelas kepresidenan Biden sangat munafik dengan narasi moral kemanusiaan, demokrasi, dan supremasi hukum namun secara rutin melakukan tindakan militer ilegal yang melanggar hak azasi manusia. Sama halnya dengan membiarkan pembantaian terhadap etnis Rusia di Dombas, Ukraina selama hampir satu dekade oleh militer Ukraina yang membuat geram Rusia.
Sebagai informasi, di Somalia, lebih dari dua pertiga ladang minyaknya dikuasai oleh perusahaan minyak AS, seperti Coastline Exploration, Conoco, Amoco, Chevron, dan Phillips. Kehadiran militer AS di Somalia, selain untuk mempertahankan kepentingan energi tersebut – tentu saja sekaligus untuk mengimbangi pengaruh kehadiran Cina di kawasan. (Agus Setiawan)
