NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, mengatakan besarnya dana yang akan diterima oleh desa seperti halnya pisau bermata yang dapat memberikan manfaat disatu sisi, disisi yang lain dapat menjadi bumerang. Dana desa kata dia sangat berpotensi untuk diselewengkan oleh oknum-oknum pejabat desa.
“Rumusan sederhana, korupsi cenderung mengikuti kekuasaan. Tetapi bagaimana kesewenangan ini dapat diatasi dengan integritas lokal dan pendampingan kapasitas yang kuat sehingga dapat mendampingi otoritas yang besar,” terang Robert, saat menjadi salah satu pembicara di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8/2017).
Robert melanjutkan pentingnya peran pendamping desa dalam pengawasan dan pengawalan terhadap program-program pembangunan desa. “Jumlah tugas pendamping yang besar bukan hanya membawa duit dari desa ke kampung, tetapi harus bisa memonotoring akuntabilitas dan transparansi,” ungkapnya.
Pemerintah, lanjutnya, mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan terhadap pemerintah desa terkait dengan penggunaan anggaran dana desa. Pembelajaan anggaran desa tidak hanya untuk pembangunan Infrastruktur desa, akan tetapi juga diperlukan pembangunan suprastruktur seperti pembangunan kualitas manusia. “Reorientasi harus fokus pada pembangunan manusia,” harap Robert.
Sementara itu, Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia, Abdul HAdi mengeluhkan tentang kompetensi yang dimiliki oleh pendamping desa. Pendamping desa dinilai belum mampu bekerja secara optimal dalam melakukan pengawasan dan pengawalan penggunaan dana desa.
“SDM pendampingan menurut teman2 di Apdesi, mohon pendamping diperkuat. Ada pelatihan khusus di Kemendagri dan Kemendes untuk para pendamping desa,” keluh Abdul Hadi.
Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Ach. Sulaiman
