NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Farid Alfauzi, menyayangkan sikap dari PT Freeport Indonesia yang sangat arogan dalam merespon upaya negosiasi ulang kerja sama yang telah ditawarkan oleh Pemerintah.
“Seharusnya, Freeport sebagai pihak yang berkepentingan di Indonesia dapat menunjukkan sikap yang lebih terbuka,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Jum’at (24/2/2017).
Menurut Politisi dari Partai Hanura itu, Pemerintah Indonesia sudah sangat berbaik hati kepada Freeport. Bahkan, lanjut Farid, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah memberikan sinyal untuk berunding.
“Seharusnya, Freeport cerdas dan tanggap atas keterbukaan presiden. Hingga saat ini, Freeport belum juga menunjukkan inisiatifnya untuk mencari win-win solution bagi kedua pihak. Malah mengancam mau menggiring ke arbitrase internasional,” ujarnya.
Farid menjelaskan, kebijakan perubahan status kerja sama bisnis dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diajukan pemerintah terhadap Freeport merupakan tawaran yang logis. Pasalnya, Bagaimanapun juga pemerintah memiliki tanggung jawab yang membawahi kepentingan nasional serta amanat konstitusi.
“Dalam hal ini, Freeport sebagai mitra bisnis yang sudah lama dengan pemerintah (telah) memperlihatkan sikap yang tidak akomodatif. Apalagi mengancam pemerintah mau membawa ke arbitrase internasional. Freeport jangan ngeyel dong,” katanya.
Untuk itu, Farid menegaskan bahwa dirinya akan mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang akan mengambil sikap tegas jika Freeport tidak mau berunding. “Saya pikir, DPR utamanya Komisi VII akan mendukung pemerintah,” ungkapnya.
Reporter: Rudi Niwarta
