Berita UtamaMancanegaraTerbaru

Aksi Unjuk Rasa Terus Berlanjut di Myanmar

Aksi unjuk rasa terus berlanjut di seluruh Myanmar meski militer negara itu mulai mengambil tindakan represif.
Aksi unjuk rasa terus berlanjut di seluruh Myanmar meski militer negara itu mulai mengambil tindakan represif/Foto: via NHK

NUSANTARANEWS.CO, Washington – Aksi unjuk rasa terus berlanjut di seluruh Myanmar meski militer negara itu mulai mengambil tindakan represif. Menurut beberapa media barat, pasukan keamanan telah berulang kali menggunakan senjata api untuk menekan aksi unjuk rasa. Bahkan dilaporkan 14 orang tewas pada hari Minggu (28/2).

Di Kota Yangon, warga juga dilaporkan turun ke jalan-jalan untuk memperingati satu bulan kudeta militer pada 1 Februari lalu.

Kantor Komisi Tinggi HAM PBB mulai mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan telah menerima informasi kredibel bahwa aksi represif militer pada Minggu kemarin menewaskan setidaknya 18 orang.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengutuk pasukan keamanan Myanmar yang telah melakukan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa.

Dalam cuitannya, Blinken mengatakan bahwa AS akan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang melakukan aksi ini. Blinjen juga menekankan bahwa AS berada bersama dengan rakyat Myanmar yang pemberani dan mendorong semua negara untuk bersatu padu dalam mendukung kehendak rakyat Myanmar.

Baca Juga:  Kepala DKPP Sumenep Ajak Anak Muda Bertani: Pertanian Bukan Hanya Tradisi, Tapi Peluang Bisnis Modern

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan juga mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan kekhawatiran atas aksi represif terhadap para pengunjuk rasa di Myanmar.

Duta Besar AS bagi PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepuasannya atas pernyataan pers yang bulat terkait situasi di Myanmar. Ia mengharapkan dapat menggunakan waktunya sebagai Presiden Dewan tersebut untuk mendorong lebih banyak pembahasan intens atas masalah tersebut.

Bulan lalu, DK PBB mengeluarkan pernyataan yang mengutarakan keprihatinan mengenai status darurat satu tahun yang diumumkan militer Myanmar. Namun, dewan tersebut tidak mengkritik kudeta karena mendapat penentangan dari Cina dan Rusia. (Banyu)

Related Posts

1 of 3,050