NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia Yudi Syamhudi Suyuti menilai, kondisi Indonesia saat ini butuh solusi mendasar dan darurat. Persepsi ini lahir dari dari situasi politik dan hukum di Indonesia pasca kalahnya Basuki Tjahaja Purnama dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.
“Setelah gagalnya Ahok menguasai Jakarta, usaha Jokowi dan kongsi jahatnya untuk bebaskan Ahok dari kasus penistaan agama dengan mencoba menekan Majelis Hakim melalui tuntutan JPU yang jauh dari rasa keadilan, sangat terasa bahwa Jokowi sedang mensentralisasi dan memvertikalisasi kekuasaannya,” kata Yudi, Kamis (27/4/2017) malam.
Simak: Geprindo Sebut Analisa Allan Nairn Sebuah Konspirasi Pemecah Belah NKRI
Menurut dia, usaha Jokowi dan kongsi spekulatifnya terindikasi dengan dua aksi mendasar yakni, menghidupkan proyek reklamasi yang diperuntukkan kepentingan Cina dan kedua adalah pembusukan TNI sebagai alat pertahanan negara.
“Reklamasi yang paling utama adalah reklamasi teluk Jakarta, dimana ada data menyebut bahwa tanah-tanah kapling telah sold out atau habis terjual kepada orang-orang Cina,” ungkapnya.
Baca: Soal Kisruh TNI Vs Tirto.id, DPR: Presiden Harus Turun Tangan
Dan perlu diketahui, lanjutnya, bahwa reklamasi bukan hanya terjadi di Jakarta saja. Melainkan juga di beberapa daerah seperti Banten, Bali dan beberapa wilayah di luar Jawa.
“Untuk mencapai misi tersebut, Jokowi butuh kekuatan militer yang mendukung misi jahatnya, yaitu merusak kartografi (kedaulatan tanah air) Indonesia. Sehingga TNI pun dibusukkan melalui orang bayaran dari luar negeri, Allan Nairn,” kata Yudi.
Telaah: Pengakuan Allan Nairn Kepada Soe Tjen Marching Seputar Tulisannya di The Intercept
Editor: Achmad Sulaiman
