NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Slamet angkat suara mengenai minimnya kucuran dana untuk koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Ia menyebut minimnya anggaran untuk Kemenkop dan UKM dipicu karena kondisi keuangan negara sedang tidak sehat atau kurang baik.
“Ya tentunya. Pasti sudah dihitung (alokasi anggaran tersebut). Mungkin kondisi keuangan negara memang sedang harus berhemat. Jadi semuanya kan mengalami pengurangan,” kata Slamet di kawasan DPR, Senayan, Senin, 22 Oktober 2018.
Meski demikian, lanjut dia, minimnya anggaran untuk koperasi dan UKM tak menjadi soal, selama kesejahteraan masyarakat tak terganggu.
“Secara prinsip anggaran, berapapun itu, selama memberikan kesejahteraan pada rakyat tidak ada masalah. Prinsipnya itu yang kita pegang,” ungkap anggota dewan dari dapil Jabar tersebut.
Baca Juga: Janji Jokowi Sejahterakan Koperasi dan UKM Dinilai Kurang
“Tetapi kalau dalam perjalannya walaupun kecil tapi kalo memberikan manfaat kan bagus,” imbuh dia.
Pada kesempatan itu, dia juga menyoroti anggaran sebesar Rp 14.500.000.000 yang dikucurkan pemerintah untuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Sebab, selama ini masyarakat menganggap Dekopin tak memberikan manfaat.
“Disaat negara sedang kesusahaan uang, tentu yang di maayarakat dirasa kurang memberikan manfaat kenapa harus dipertahankan. Sekecil apapun itu anggarannya, itu adalah uang rakyat yang harus bisa memberikan manfaat dan dipertanggung jawabkan,” terangnya.
Pewarta: Romadhon
Editor: Alya Karen
