NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Indonesia Development Monitoring (IDM) Bin Firman Tresnadi mengatakan hasil survei yang dilakukan lembaganya menghasilkan fakta bahwa pandangan responden terhadap kinerja Jokowi-JK sangat buruk. Keduanya dianggap tidak mampu menaikkan tarap hidup masyarakat Indonesia ke arah lebih baik.
“Bahkan dalam beberapa aspek, terutama di bidang ekonomi Jokowi-JK dianggap gagal. Hal ini bisa dilihat dari semakin menurunnya daya beli masyarakat,” kata Bin Firman Tresnadi dalam pemaparan hasil surveinya, Jakarta, Minggu (29/10/2017).
Menurutnya, tren menurunnya daya beli masyarakat ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja melainkan hampir di semua daerah. Dan hal ini ditandai dengan dengan tutupnya beberapa pusat belanja masyarakat.
Sebelumnya, beberapa toko ritel berguguran seperti 7-Eleven atau Sevel, Lotus, Mitra Adi Perkasa, Matahari di Pasaraya Menggarai dan Blok M. Ritel-ritel tersebut terpaksa gulung tikar akibat minat beli masyarakat mengalami penurunan yang signifikan. Selain itu, fakta sahih lainnya terkait daya beli menurun ialah pertumbuhan pasar tradisional Indonesia terus mengalami perlambatan di mana pada tahun 2015 pertumbuhannya mencapai 13,3 persen lalu turun pada tahun 2016 menjadi 7,2 persen.
Data menyebutkan, pada Q1 2017 pertumbuhan ritel tradisional hanya mencapai 4,1 persen, jauh dibandingkan Q1-2016 yang mencapai 11 persen. Hal yang serupa terjadi perdagangan di mini market yang selama ini menjadi primadona di Indonesia mulai mengalami perlambatan dari 16 persen persen pada 2015 menjadi 14,4 persen pada 2016. Pertumbuhan bulanannya juga terus mengalami koreksi, di mana pada Semester I-2016 masih bisa tumbuh antara 18-24 persen, sedangkan pada semester II-2016 hanya bisa tumbuh antara 2-11 persen.
“Tapi juga (menurutnnya daya beli) dirasakan sampai ke desa-desa, di mana pasar-pasar tradisional mengalami penurunan pembeli hingga 50 persen,” jelas Bin Firman.
Di sisi lain, kata dia, sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan bermartabat juga sulit ditemukan oleh sebagian besar responden. Tekanan akan kenaikan TDL, BBM dan tekanan kepada masyarakat untuk membayar pajak semakin menyulitkan masyarakat. Sehingga masyarakat harus bersiasat menutupi kebutuhan hidup sehari-harinya.
Daya beli sebenernya fenomena wajar. Mengingat, upah yang cenderung stagnan selama beberapa tahun terakhir, inflasi pangan yang masih tinggi, pekerjaan baru yang didominasi pekerjaan setengah bekerja (di bawah 35 jam/minggu) dan tentunya pertumbuhan ekonomi yang stagnan.
“Proyek-proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK juga tak kunjung membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Di satu sisi masyrakat sangat setuju dengan proyek-proyek ini, tapi di sisi lain masyarakat mengeluhkan karena tak ada imbas langsung terhadap kehidupan mereka. Apalagi masyarakat mengetahui bahwa proyek-proyek raksaksa ini dibiayai oleh hutang luar negeri di mana pada akhirnya beban hutang tersebut dilimpahkan kepada masyarakat,” jelasnya. (ed)
Editor: Eriec Dieda/NusantaraNews
