NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota DPD RI, Adrianus Garu, mengungkapkan bahwa Hak Angket terhadap KPK yang disahkan DPR RI beberapa waktu lalu adalah hal bodoh yang dihasilkan oleh DPR RI.
“Itu kerja bodoh DPR di tengah negara melawan koruptor. DPR harusnya jangan intervensi. Malah DPR sendiri yang biarkan korupsi dan arogansi kekuasaan meraja,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Pria yang akrab disapa Andre itu meminta komisi antirasuah tersebut supaya jangan mau dilemahkan, sebab ada rakyat yang mendukung langkah untuk memberantas para koruptor.
“KPK jangan mau dilemahkan. Ada rakyat di belakang. Bersihkan semua DPR yang sudah terlibat tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Andre juga meminta KPK dan PPATK agar mengusut Harta Kekayaan dari semua anggota DPR yang hingga sekarang belum dilaporkan dan diserahkan.
“Minta KPK dan PPATK juga agar segera LHKP anggota-anggota DPR yang sampai sekarang tidak diserahkan untuk diusut karena tidak mendidik generasi bangsa untuk kebaikan ke depan,” katanya tegas.
Selain itu, Andre jua mendesak lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu untuk membuka semua kasus dari Komisi V DPR RI terkait dana aspirasi yang mandek yang salah satunya melibatkan Damayanti Putratanti.
“Buka semua mulai dari kasus komisi 5 yang mandek sampai Damayanti. Kawan-kawan jangan takut untuk kebaikan bangsa,” ungkap Andre yang juga Politisi dari Partai Hanura itu.
Menurut Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, Hak Angket KPK itu cuma produksi nafsu para penjahat yang mengatasnamakan rakyat. Untuk itu, Andre pun berharap kepada rakyat untuk cerdas memilih partai-partai dan calon-calon DPR ke depan seiring dengan perubahan bangsa dan semangat nawacita Presiden Joko Widodo membangun negara dari daerah ke nasional.
“Lihat saja perilaku DPR Daerah Pemilihan (dapil) Semarang aspirasinya bawa ke Maluku, Dapil Bali bawa ke Sumatera dimana mereka sebagai wakil rakyat. Terus perubahan paradigma pemerintah dari money follow fungsinya ke money follow program,” ujarnya.
Terkait Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di setiap Dapil masing-masing, Andre menuturkan, DPR tak pernah turun ke lokasi. Ia menambahkan, DPR hanya memakai arogansi kekuasaannya untuk mengubah program yang bukan merupakan kebutuhan daerah.
“Tapi kebutuhan pribadi partai dan kelompok. Harusnya DPR sudah sadar bahwa negara sedang berubah,” katanya.
Pewarta: DM | Rudi Niwarta
Editor: Achmad Sulaiman
