NUSANTARANEWS.CO – Politisi dari Partai Demokrat, Sartono Hutomo, meminta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, untuk bertindak tegas dalam menindak para pendemo yang telah melanggar aturan karena berunjuk rasa di kediaman Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kan nggak boleh (unjuk rasa di rumah pribadi), melanggar UU. Demo itu tidak boleh ditujukan di rumah-rumah pribadi dan sudah ada aturannya,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Nusantara I DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (07/02/2017).
Untuk itu, Sartono pun mendesak pihak kepolisian untuk segera bertindak dengan menyelidiki unjuk rasa ilegal tersebut.
“Nah itu kami mengimbau, mengharapkan dalam hal ini petugas aparat harus bertindak tegas dan saya pikir harusnya sudah tahu itu (unjuk rasa), deteksi dini harusnya udah tahu dong,” ujarnya.
Di samping itu, Sartono mengatakan, pihak kepolisian seharusnya lebih sigap dalam mengamankan kediaman pribadi SBY. “Harusnya kan mengetahui yah (rencana unjuk rasa), ada iring-iringan bis, bahkan ada kegiatan-kegiatan sebelumnya di Cibubur,” kata Anggota Komisi VI DPR RI itu.
Jangan sampai, menurut Sartono, ada pihak yang mengasumsikan bahwa tidak sigapnya aparat dalam melakukan pengamanan terhadap kediaman SBY itu merupakan sebuah pembiaran dari aparat kepolisian.
“Yang saya takutkan ada pembiaran dan tidak boleh dong anak bangsa, apalagi beliau (SBY) ini kan Presiden 10 tahun, yang selama kepemimpinannya 10 tahun alhamdulillah Indonesia masih tegak berdiri. Bisa menghantarkan perekonomian rata-rata 6.5%,” ungkapnya menambahkan.
Reporter: Deni Muhtarudin
