NUSANTARANEWS.CO – Untuk mengatasi lemahnya manajemen komunikasi pemerintah, sudah waktunya bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong atau mewajibkan semua Kementerian/Lembaga (K/L) negara, para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk lebih sigap merespons hoax atau berita bohong.
Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, kekacauan bisa ditangkal dan tertib umum akan terjaga jika aparatur pemerintah pusat dan daerah sigap meluruskan berita bohong.
“Untuk itu, efektivitas fungsi ke-Humas-an (Hubungan masyarakat) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada semua K/L, kantor Gubernur, kantor Bupati dan kantor Walikota harus segera ditingkatkan. Biro Humas dan PPID tidak boleh lagi pasif, melainkan harus pro aktif,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Senin (09/01/17).
Saat ini, Bambang menyebutkan, puluhan berita bohong dan informasi palsu beredar setiap detiknya melalui sarana media sosial (medsos). Berita yang benar dan akurat bercampur dengan hoax atau gosip, dan menyebar dengan sangat cepat dan tak terkendali.
“Perkembangannya sudah sangat memprihatinkan, karena berpotensi menyesatkan pengertian atau pemahaman masyarakat terhadap ragam persoalan yang menjadi perhatian publik. Bahkan, bisa memicu konflik horizontal,” ujar Politisi dari Partai Golkar itu.
Karena terkait erat dengan hak publik memanfaatkan medsos, lanjut Bambang, maka penyebaran hoax menjadi sulit ditangkal. Untuk itu, menurutnya, membentuk sebuah institusi untuk mencegah atau menangkal hoax tidaklah fisibel.
“Satu-satunya langkah yang cukup efektif menangkal hoax adalah kesigapan merespons berita bohong itu dengan menyebarluaskan berita yang benar dan informasi yang akurat,” katanya tegas.
Maka, Bambang menambahkan, bagi pemerintah pusat dan daerah, peran biro Humas dan PPID pada semua K/L, kantor gubernur, bupati dan kantor Walikota menjadi sangat signifikan. Biro Humas dan PPID harus selalu siaga dari kemungkinan serangan melalui hoax.
“Karena penyebaran hoax saat ini sudah sampai pada tahap yang sangat memprihatinkan, Presiden perlu mendorong semua K/L, kantor gubernur, para bupati dan walikota untuk segera meningkatkan efektivitas peran biro Humas dan PPID masing-masing,” ungkapnya. (Deni)
