NUSANTARANEWS.CO – Anggota Komisi VII DPR RI, Harry Poernomo, menilai bahwa banyaknya Partai Politik yang menjadi bagian Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), membuat fungsi pengawasan DPR jadi melemah.
Melemahnya pengawasan itu, menurut Harry, dikarenakan Pemerintah seperti tidak menganggap DPR sebagai sebuah lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi tersebut.
“Saya lihat begini, sekarang tendensinya seolah-olah DPR itu tidak dianggaplah kurang lebih begitu, karena mungkin dianggapnya sekarang Pemerintah happy dengan komposisi 7 fraksi di Pemerintahan,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Senin (02/01/17).
Sehingga, lanjut Harry, hal ini menjadi sebuah resiko jika hampir seluruh Fraksi Partai di DPR berada di Pemerintahan, maka legislasinya jadi lemah karena pemerintahnya menjadi lebih kuat.
“Harusnya kan ada check and balances. Pemerintah memang diuntungkan ya, jadi tidak banyak kegaduhan-kegaduhan, tapi secara demokrasi ini jadi kurang sehat,” ujar Politisi dari Partai Gerindra itu.
Harry pun menyebutkan, sejumlah kasus atau masalah yang telah kecolongan lantaran pengawasan DPR yang melemah.
“Contohnya saja soal isu-isu Tenaga Kerja Asing (TKA) bisa masuk sembarangan, lalu masalah imigrasi dan lain sebagainya lah jadi kurang pengawasan. Inilah resiko dan konsekuensinya kalau DPR melemah,” katanya tegas. (Deni)
