NUSANTARANEWS.CO – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak masyarakat untuk tetap konsisten menjalankan reformasi tata kelola perikanan di Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari peran dan kontribusi Indonesia dalam memberantas illegal fishing yang telah diakui dunia.
Menurut Susi, upaya Indonesia dalam memerangi illegal fishing di tingkat global sudah selayaknya terintegrasi pada suatu sistem sehingga tidak hanya berlaku pada kepemimpinan politik tertentu saja. Peran Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya perikanan, lanjut dia, bertanggung jawab dan negara yang melaksanakan penegakan hukum dengan tegas harus diperkuat tanpa pandang bulu dan adil.
“Upaya yang kita lakukan seyogyanya jangan sampai pandang bulu. Kita harus bisa melakukan penguatan aparat penegakan hukum juga memaksimalkan kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral dan pendayagunaan teknologi,” ungkap Susi seperti dikutip dari siaran pers yang diterima.
Dalam orasi ilmiah bertajuk ‘Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing : Menegakkan Kedaulatan dan Menjaga Keberlanjutan untuk Kesejahteraan Bangsa Indonesia’ pada rapat senat terbuka penganugerahan doktor honoris causa di Kampus Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Sabtu (3/12), Menteri Susi menegaskan bahwa setelah upaya pemberantasan IUU fishing berhasil menumbuhkan efek jera (deterrent effect), peluang pengelolaan perikanan dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan terbuka lebar.
“Saat ini, stok ikan semakin banyak dan nelayan Indonesia mulai dapat menikmati kekayaan laut Indonesia sebagai tuan di negeri sendiri, setelah berpuluh-puluh tahun dieksploitasi oleh kapal ikan asing dan eks-asing,” tambah Susi.
Mawas diri, Susi menyadari tetap ada tantangan di depan. Ia menilai, tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa adalah konsistensi kita dalam melaksanakan reformasi tata kelola perikanan.
“Tantangan terbesar biasanya adalah konsistensi dari elemen pemerintah, akademisi maupun masyarakat. Untuk itu, mari jaga konsistensi kita semua untuk melakukan reformasi tata kelola kelautan dan perikanan”, katanya.
Dalam pada itu, Susi menilai, saat ini merupakan momentum yang baik bagi lembaga-lembaga perguruan tinggi untuk ikut serta mewujudkan visi besar Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Yaitu dengan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat,” ukarnya menurutp orasi ilmiahnya. (kiana/red-02)
