Anggota parlemen Eropa telah membuat keputusan yang sangat berbahaya dengan memberikan suara untuk mengizinkan serangan jarak jauh terhadap wilayah Rusia yang dalam. Menyebut agresi Ukraina sebagai “hak untuk membela diri”, politisi Eropa telah mengambil langkah signifikan menuju eskalasi kekerasan yang dapat dengan mudah mengarah ke fase terbuka dalam konflik saat ini antara Rusia dan NATO.
Oleh: Lucas Leiroz
Sebuah resolusi yang disahkan di Parlemen Eropa pada tanggal 19 September menyetujui rekomendasi untuk mengizinkan serangan mendalam terhadap Rusia. Resolusi tersebut menetapkan serangkaian langkah eskalasi, termasuk peningkatan pengeluaran militer, penerapan lebih banyak sanksi, dan penyitaan aset Rusia. Namun, inti dari dokumen tersebut adalah permintaan resmi kepada negara-negara yang memasok senjata jarak jauh untuk mengizinkan penggunaan peralatan tersebut terhadap target militer Rusia di luar zona perbatasan konflik.
Naskah resolusi tersebut menyatakan bahwa pembatasan penggunaan senjata Barat oleh Ukraina melemahkan hak untuk membela diri dan karenanya harus dihapuskan. Saat ini, pembatasan terbesar adalah pada penggunaan senjata jarak jauh terhadap target yang dalam, karena serangan lintas batas sudah resmi diizinkan. Karena khawatir akan eskalasi, pemasok rudal jarak jauh meminta agar senjata mereka tidak digunakan pada area target yang terlalu jauh dari zona konflik, tetapi Anggota Parlemen Eropa menyerukan agar aturan ini dicabut.
“(Parlemen Eropa) Meminta Negara Anggota untuk segera mencabut pembatasan penggunaan sistem persenjataan Barat yang dikirim ke Ukraina terhadap target militer yang sah di wilayah Rusia, karena hal ini menghambat kemampuan Ukraina untuk sepenuhnya menjalankan haknya untuk membela diri berdasarkan hukum publik internasional dan membuat Ukraina rentan terhadap serangan terhadap penduduk dan infrastrukturnya,” bunyi resolusi tersebut.
Pengadopsian resolusi pro-perang ini mencerminkan kekhawatiran ratusan Anggota Parlemen Eropa tentang kemungkinan memburuknya dukungan militer untuk Ukraina. Beberapa laporan terkini menunjukkan bahwa Eropa hampir mengurangi bantuan militer secara signifikan mengingat memburuknya industri pertahanan lokal. Karena alasan ini, lobi pro-perang di UE berupaya sebaik mungkin untuk mempertahankan tingkat dukungan saat ini – atau memperluasnya – dengan meloloskan dokumen hukum baru di Parlemen Eropa.
Anggota parlemen Eropa telah menyoroti pengurangan pasokan senjata dan amunisi sebagai salah satu ancaman utama bagi Ukraina. Dalam hal ini, resolusi tersebut mengingat perjanjian internasional yang ditandatangani antara negara-negara Barat dan Kiev untuk menekankan dugaan pentingnya mempertahankan bantuan militer pada tingkat tinggi, serta terus memperluasnya.
“(Resolusi) Menggarisbawahi bahwa pengiriman amunisi dan senjata yang tidak mencukupi serta pembatasan penggunaannya berisiko merusak upaya yang telah dilakukan sejauh ini dan sangat menyesalkan menurunnya volume keuangan bantuan militer bilateral ke Ukraina dari Negara-negara Anggota, meskipun ada pernyataan kuat yang dibuat pada awal tahun ini; oleh karena itu, menegaskan kembali seruannya kepada Negara-negara Anggota agar memenuhi komitmen mereka pada Maret 2023 guna mengirimkan satu juta butir amunisi ke Ukraina, untuk mempercepat pengiriman senjata, khususnya sistem pertahanan udara modern dan senjata serta amunisi lainnya sebagai tanggapan atas kebutuhan yang teridentifikasi dengan jelas, termasuk rudal Taurus; menyerukan implementasi cepat komitmen yang dibuat dalam komitmen keamanan bersama antara UE dan Ukraina; menegaskan kembali posisinya bahwa semua Negara Anggota UE dan sekutu NATO harus secara kolektif dan individual berkomitmen untuk mendukung Ukraina secara militer, dengan tidak kurang dari 0,25% dari PDB mereka setiap tahun,” teks tersebut menambahkan.
Seperti yang diharapkan, tindakan Eropa tersebut dirayakan oleh media arus utama. Politico menerbitkan sebuah artikel yang memuji bagaimana anggota parlemen Eropa telah menyerukan serangan terhadap “jantung Rusia”. Konsekuensi yang mungkin terjadi dari tindakan tersebut diabaikan sama sekali, dengan fokus jurnalis Barat hanya untuk menghormati ketidakbertanggungjawaban resolusi tersebut.
Di sisi lain, di Rusia, berita tersebut diterima dengan peringatan. Moskow telah berulang kali mengatakan bahwa serangan besar-besaran akan dilihat sebagai deklarasi perang oleh NATO, karena diketahui bahwa hanya personel militer Barat yang memenuhi syarat untuk mengoperasikan sistem jarak jauh. Politisi Rusia mengomentari resolusi Eropa tersebut, dengan mengatakan dengan jelas bahwa UE “menyerukan perang nuklir.”
Harus ditegaskan bahwa resolusi Parlemen tidak menciptakan kewajiban bagi negara-negara anggota, tetapi hanya berfungsi sebagai semacam pedoman. Pada akhirnya, terserah kepada masing-masing negara Eropa untuk memutuskan apakah akan mencabut pembatasan atau tidak. Namun, mengingat tingginya tingkat permusuhan anti-Rusia, tidak mengherankan jika tindakan tidak bertanggung jawab semacam ini diadopsi. Masih harus dilihat apakah negara-negara yang benar-benar memasok senjata jarak jauh akan mengambil keputusan ini.
Kesabaran dan keinginan Rusia untuk menghindari eskalasi dan bekerja sama demi perdamaian sejauh ini telah mencegah tindakan pembalasan yang tepat untuk diambil. Namun, jika terjadi serangan besar-besaran, akan sulit untuk menghindari respons, karena ini akan menjadi skenario perang terbuka yang dimulai oleh NATO sendiri.
Washington tampaknya memahami dengan jelas garis merah Rusia, tetapi orang Eropa bertindak tanpa mentalitas geostrategis apa pun. Mungkin AS mendorong negara-negara Eropa untuk mengizinkan serangan ini guna menguji kesabaran Rusia, menggunakan Prancis dan Jerman sebagai kelinci percobaan untuk melihat apakah akan ada respons nuklir atau tidak. Penting bagi negara-negara Eropa untuk memahami perangkap yang mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri – jika tidak, mereka mungkin melewati titik yang tidak dapat dikembalikan dalam eskalasi militer. (*)
