Berita UtamaMancanegaraOpiniTerbaru

Bisakah Prancis dan Jerman Memimpin Menuju Otonomi Strategis Eropa Jauh dari AS?

Bisakah Prancis dan Jerman Memimpin Menuju Otonomi Strategis Eropa Jauh dari AS?

Ketika gagasan “otonomi strategis”, yang dipromosikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, memperoleh momentum, dapatkah Paris dan mungkin Berlin memimpin Europa ke arah itu?
Oleh: Uriel Araujo

 

Lawerence Wilkerson, mantan kepala staf Menteri Luar Negeri AS Colin Powell, percaya demikian. Dalam sebuah wawancara dengan CGTN, dia mengklaim euforia NATO tidak akan bertahan lama karena “Orang Eropa memahami bahwa salah satu tujuan dukungan AS untuk Ukraina, selain menghasilkan miliaran dolar untuk kontraktor pertahanan, adalah untuk membangun kembali ekonomi dan keamanan kita. hegemoni atas Eropa. Itulah bagian dari alasan AS melakukannya. Dan Jerman akan memimpin paket ini, saya pikir, mungkin Prancis juga.”

Pernyataan semacam itu dapat ditanggapi dengan skeptis beberapa tahun yang lalu, tetapi mengingat perkembangan terakhir Paris dan Berlin yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, pernyataan itu sebenarnya sangat masuk akal, setidaknya dalam bidang kemungkinan.

Orang mungkin ingat bahwa, baru-baru ini pada Oktober 2021, sebuah makalah yang disiapkan oleh European External Action Service (EEAS), dinas luar negeri blok tersebut, menyarankan untuk bekerja sama dengan Washington, dan mendiversifikasi rantai pasokan jauh dari Beijing. Pada saat saya menulis bahwa ini menunjukkan bahwa elit politik Eropa sedang mempertimbangkan sikap yang lebih keras terhadap Cina. Namun hari ini, dua kekuatan utama Eropa jelas menentang gagasan semacam itu, “non-alignmentisme” tidak lagi menjadi hal “Global Selatan”: sekarang diperdebatkan dengan hangat di Eropa.

Baca Juga:  Jerman Ultimatum Cina terkait Dugaan Pasokan Drone ke Rusia

Presiden Prancis Emmanuel Macron sendiri baru-baru ini menyatakan bahwa orang Eropa tidak boleh menjadi “pengikut Amerika”. Dalam wawancara 9 April dengan Politico, tak lama setelah bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping selama perjalanannya ke negara Asia, Macron memperingatkan tentang “risiko besar” Eropa “terjebak dalam krisis yang bukan milik kita, yang mencegahnya dari membangun otonomi strategisnya”. Di sini dia merujuk pada kemungkinan UE terlibat dalam konfrontasi Cina-Amerika atas Taiwan karena ketergantungan blok tersebut pada Washington. Dia juga menekankan konsep “otonomi strategis” yang disebutkan di atas untuk Eropa, sehingga memungkinkannya menjadi “negara adikuasa ketiga” antara AS dan Cina. Bagaimanapun, UE memiliki perkiraan PDB sebesar $16,6 triliun (nominal) pada tahun 2022, yang mewakili sekitar seperenam ekonomi dunia. Plus, itu adalah rumah bagi sekitar 450 juta orang.

Untuk mencapai otonomi tersebut, pemimpin Prancis tersebut mengatakan bahwa Eropa harus fokus pada peningkatan industri pertahanan untuk mengurangi ketergantungannya pada energi dan persenjataan Amerika Serikat. Menurut Macron, jika ketegangan antara Beijing dan Washington menjadi “memanas”, orang Eropa tidak akan memiliki “waktu atau sumber daya” untuk membiayai otonomi strategis apa pun dan dengan demikian akan “menjadi pengikut”. Dia menambahkan bahwa benua itu juga harus mengurangi ketergantungannya pada “ekstrateritorialitas dolar AS.” Pernyataan ini cukup menimbulkan kontroversi di kalangan pers dan politik Eropa, termasuk di Jerman. Namun, banyak suara juga menyatakan setuju dengan Macron. Menurut presiden Dewan Eropa Charles Michel, sikap Presiden Prancis jauh dari terisolasi, yang, pada kenyataannya, mencerminkan “pergeseran yang berkembang” di antara para pemimpin UE.

Baca Juga:  Pasukan Prancis Berlatih untuk Berperang dengan Rusia di Rumania

Di tengah perdebatan “otonomi strategis” yang sedang berlangsung, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, yang dikenal sebagai pendukung lama pendekatan “tangguh” terhadap negara adidaya Asia, terbang ke Cina untuk kunjungan tiga hari, menandakan rekalibrasi Uni Eropa- Pertukaran tingkat tinggi Cina. Dia menyatakan Berlin tidak tertarik pada “de-coupling” ekonomi dari Beijing.

Pada September 2022, Kanselir Jerman Olaf Scholz telah menyerukan “Uni Eropa geopolitik yang lebih kuat, lebih berdaulat”. Ada beberapa alasan mengapa tema tersebut mendapatkan momentum sekarang. Sebagai buntut dari penyelidikan mengenai ledakan saluran pipa Nord Stream Jerman-Rusia (yang diklaim jurnalis pemenang Hadiah Pulitzer Seymour Hersh sebagai tindakan sabotase Amerika), lebih banyak suara dalam spektrum politik Jerman yang lebih luas memikirkan kembali hubungan Jerman dengan AS. dan peran NATO. Paket subsidi agresif Presiden AS Joe Biden adalah faktor lain: masalahnya sangat serius sehingga, pada Desember 2022, Macron mengatakan hal itu dapat “membagi Barat”.

Secara tradisional, hubungan Prancis dengan Barat pimpinan AS selalu kompleks: di bawah Charles de Gaulle, ia menarik diri dari apa yang disebut struktur militer terintegrasi NATO pada tahun 1966 dan bahkan mengusir semua markas besarnya di wilayah Prancis. Faktanya, semangat Gaullisme masih membentuk pemikiran strategis Paris selama Perang Dingin. Bahkan di bawah Presiden Miterrand, keanggotaan Prancis di NATO digambarkan sebagai keanggotaan yang “fleksibel”. Presiden Nicolas Sarkozy-lah yang mengakhiri apa yang disebut “keterasingan” Paris dari Aliansi pada 2009, yaitu 43 tahun setelah 1969. Pada April 2022, calon presiden yang kalah Marine Le Pen berjanji untuk menarik Paris keluar dari Aliansi Atlantik. Meski Macron belum melangkah sejauh ini, ironisnya semangat Gaullisme tampaknya juga sebagian hidup dalam dirinya.

Baca Juga:  Raja Maroko King Mohammed VI Sambut Kunjungan Kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Dar al-Makhzen

Krisis dalam negeri Macron sendiri mungkin membuatnya sulit untuk memainkan peran utama dalam membangun kebijakan luar negeri seluruh Eropa, menurut Hall Gardner, seorang profesor hubungan internasional di American University of Paris.

Selain itu, berbicara secara struktural, meskipun UE menghabiskan $200 miliar untuk pertahanan setiap tahun (dan dengan demikian harus menjadi kekuatan militer global), pengeluaran pertahanan Eropa seperti itu biasanya terjadi di tingkat negara-bangsa dan bukan dalam kerangka pertahanan kolektif – karenanya ketergantungannya pada Washington untuk keamanan. Faktanya, UE saat ini lebih bergantung dari sebelumnya pada negara adikuasa Amerika. Untuk melepaskan diri darinya akan membutuhkan industrialisasi ulang, sesuatu yang selalu dihalangi Washington.

Eropa tampaknya berada di persimpangan tentang perannya di arena global. Sudah saatnya Eropa menegaskan kedaulatannya di dunia polisentris yang sedang berkembang. Ini, bagaimanapun, bukanlah usaha yang mudah dengan cara apa pun.

Penulis: Uriel Araujo, peneliti dengan fokus pada konflik internasional dan etnis (Sumber: InfoBrics)

Related Posts

1 of 23