NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Membengkaknya subsudi BBM dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, melonjaknya harga minyak dunia tidak dibarengi dengan produksi dalam negeri yang terus mengalami penurunan setiap tahun, dan meningkatnya konsumsi BBM di tengah masyarakat.
Kenaikan harga BBM bersubsidi ini menjadi isu penting yang dikaitkan dengan APBN. Hal ini tidak terlepas dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk BBM.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengalokasikan belanja yang tadinya untuk subsidi, akan dialihkan untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Tambahan bansos diberikan pemerintah dalam pengalihan BBM bersubsidi sebesar Rp 24,17 triliun. Sehingga dengan tambahan tersebut, diharapkan pemerintah dapat menekan laju angka kemiskinan di Indonesia.
Namun sepertinya kebijakan Pemerintah terutama terkait alokasi penerima Bansos tersebut belum semuanya tepat sasaran. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak terdata sebagai penerima.
Yang paling mencolok terjadi di Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu di Nunukan, Kalimantan Utara. 2 Kecamatan di Pedalaman yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia tersebut, hampir semua warganya tidak ada yang terdata sebagai Penerima Basos pengalihan Subsidi BBM.
“Ini yang dikeluhkan oleh masyarakat di Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu karena tidak ada satupun yang terdata sebagai penerima bansos,” keluh Camat Lumbis Pansianga , Lumbis Pangkayungon, Kamis (15/9)
Akibat kejadian ini, Lumbis mengaku kelimpungan. Pasalnya, masyarakat mendatangi Kantor Kecamatan setempat untuk memprotes terkait tidak dicantumkannya nama mereka sebagai penerima Bansos.
“Masyarakat mengira, kami yang mendata. Padahal penerima Bansos itu berdasarkan data dari Kemensos,” ujarnya.
Lumbis sendiri mengaku heran dengan data penerima Bansos dari Kemensos tersebut. Ia mempertanyakan, apa yang mendasari Kemensos sehingga tidak ada satupun warganya yang terdata sebagai penerima Bansos Subsidi BBM.
“Kalau parameternya adalah kemiskinan dan ketertinggalan, kurang tertinggal apa masyarakat di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu?” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu adalah 2 Kecamatan di Pedalaman Nunukan yang wilayahya bersempadan dengan Malaysia.
Kondisi masyarakat di wilayah itu memang bisa dibilang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, hingga saat ini, warga di wilayah ini tidak mempunyai akses transportasi darat. Satu – satunya akses transportasi bagi mereka adalah sungai yang apabila akan ke kota, harus ditempuh dengan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Melihat kondisi tersebut, maka sangat ironis apabila pengalihan subsidi BBM yang dikatakan oleh Pemerintah adalah untuk menekan laju kemiskinan namun di 1 Kecamatan tersebut malah tidak ada satupun warganya yang terdata sebagai penerima Bansos pengalihan subsidi BBM. (Red)
Pewarta: Eddy Santry
