NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Tiga tahun Khofifah-Emil pimpin Jatim, Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, terhitung sudah tiga tahun memimpin Provinsi Jawa Timur. Duet pengusung tagline ‘Nawa Bhakti Satya’ itu dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 13 Februari 2019 lalu.
Selama tiga tahun menjabat, sejumlah hasil capaian dan kinerja, menjadi catatan oleh setiap kalangan legislatif. Tak terkecuali, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak.
Dia mengatakan, bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak pada banyak sektor. Tak terkecuali terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh wilayah provinsi Indonesia. Namun, percepatan terkait pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, masih di atas rata-rata provinsi lain.
“Kita kemarin mencatatkan bahwa perolehan pendapatan daerah kita mencapai di atas 100 persen. Artinya apa? Pemulihan ekonomi Jawa Timur tidak mengalami kendala. Harapan kita ke depan juga semoga landau Covid-19 ini dan perekonomian Jawa Timur akan lebih baik,” kata Sahat Tua Simanjuntak, Selasa (15/2).
Meski demikian, Sahat menilai, masih ada beberapa hal yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) dalam Nawa Bhakti Satya yang belum terealisasi. Baginya, kekosongan ini dapat disinergikan dengan peran dari kalangan legislatif.
“Teman-teman Indrapura, DPRD Jawa Timur, memiliki banyak program yang merupakan jaring aspirasi masyarakat. Itu kita harapkan juga bisa sinergi dengan Nawa Bhakti Satya,” jelasnya.
Sebab, dia memandang, bahwa pemerintahan itu terdiri dari Pemerintah Provinsi dan DPRD. Maka, secara otomatis, Nawa Bhakti Satya yang ditetapkan ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jawa Timur, sudah menjadi program bersama.
Sehingga, lanjut dia, program Nawa Bhakti Satya bukan hanya menjadi tanggung jawab gubernur semata. Melainkan tanggungjawab bersama antara DPRD dan Gubernur.
“Kalau ada hal-hal yang belum terselesaikan di dalam program Nawa Bhakti Satya, bilamana itu bisa diisi dari teman-teman yang dari dewan. Saya pikir kita harus sinergi bersama,” tegasnya.
Ketika disinggung mengenai reformasi birokrasi di lingkup Pemprov Jatim, politisi Partai Golkar itu menegaskan, bahwa hal tersebut sudah menjadi kewenangan eksekutif. Dan legislatif, memiliki tupoksi pengawasan serta memberikan masukan supaya reformasi birokrasi di tubuh Pemprov Jatim tetap berjalan linier.
“Saya pikir apa yang dilakukan eksekutif, Pemerintah Jawa Timur saat ini masih on the track, masih sesuai apa yang kita harapkan. Buktinya, Desember kemarin pemerintah provinsi bisa melakukan pelantikan sekian ribu, baik eselon IV dan III. Artinya, tidak ada masalah,” kata dia.
Sementara mengenai pelantikan Pejabat (PJ) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Sahat menilai, bahwa penunjukkan ini juga menjadi kewenangan gubernur. Bahkan, bilamana masih dibutuhkan, gubernur juga memiliki kewenangan memperpanjang masa jabatan PJ Sekda Prov Jatim.
“Setahu saya ini masih dalam proses asesmen untuk penentuan calon Sekda. Panselnya sudah terbentuk dan lagi berproses. Soal memilih seorang sekretaris itu kan yang harus conect, linear dengan kepala daerah,” tutupnya. (setya)
