NUSANTARANEWS.CO, Washington – AS pertimbangkan kembali jatuhkan sanksi terhadap Myanmar. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengecam kudeta militer di Myanmar. Ia mengisyaratkan akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar. Biden mengeluarkan pernyataan tersebut pada Senin (1/2) setelah para pemimpin militer Myanmar mengambil alih kekuasaan dan menahan pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi, serta para pejabat sipil lainnya.
Dalam pernyataannya, Biden menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan serangan langsung atas transisi Myanmar menuju demokrasi dan aturan hukum. Ia menambahkan bahwa masyarakat internasional harus menyatukan upaya untuk menekan militer Myanmar agar segera menyerahkan kekuasaan yang direbut dan membebaskan orang-orang yang ditahan.
Militer Myanmar sendiri sebelumnya telah masuk dalam daftar sanksi AS atas tindakan brutalnya terhadap etnis minoritas Rohingya di Rakhine.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengungkapkan bahwa sejak 2012 AS telah memberikan bantuan sebesar US$1,5 miliar untuk mendukung proses transisi demokrasi di Myanmar. Meski begitu, AS tetap akan menyalurkan program kemanusiaan termasuk untuk minoritas Rohingya, katanya kepada wartawan, Selasa (2/2).
Sementara kabar terakhir pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dilaporkan dalam kondisi sehat ditahanan rumah di ibu kota Naypyidaw. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat senior dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Selain itu, dikatakan juga bahwa pejabat lainnya ditahan dalam satu tempat.
Keberadaan dan kondisi Suu Kyi dab para pejabat lainnya memang belum diungkap sejak ditahan oleh militer dalam kudeta yang berlangsung pada Senin (1/2).
Seperti diketahui, kudeta berlangsung setelah pihak militer menolak hasil pemilu yang dianggap curang. Tatmadaw sebutan militer Myanmar, menuding setidaknya ada 8 juta pemilih palsu yang terdaftar dalam pemilu 8 November lalu.
Tatmadaw mengumumkan status darurat militer selama satu tahun melalui stasiun televisi mereka, Myawaddy TV.
Dalam pengumuman itu, militer juga menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. (Banyu)
