NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – DPRD Nunukan berharap WTP yang diraih Pemkab Nunukan dapat jadi cambuk pengabdian. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Rachma Leppa Hafid minta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan agar tak terjebak pada kepercayaan diri berlebihan atas pengakuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD TA. 2019 sebagai salah satu Pemkab di Indonesia dengan pengelolaan anggaran terbaik.
“Opini WTP yang diterima, jangan membuat Pemkab larut dalam kegembiraan. Tapi jadikan hal itu sebagai cambuk agar kedepan dapat labih baik dalam melayani rakyat Nunukan,” tutur Rachma Leppa usai memimpin Sidang Paripurna, Jawaban Pemkab atas pandangan umum fraksi-Fraksi di ruang sidang Gedung DPRD Nunukan, Selasa (30/6).
Diketahui Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kali ini merupakan prestasi kelima kalinya yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. WTP pertama kali diraih pada tahun 2015, dan bisa terus dipertahankan hingga saat ini. Dengan Perolehan Opini WTP ini, maka untuk kelima kalinya Pemerintah Kabupaten Nunukan mempertahankan predikat ini secara berturut turut sejak pemeriksaan TA. 2015 hingga TA 2019.
Rachma Leppa juga mengingatkan, kendati Opini WTP tersebut telah melalui proses penilaian yang obyektif, namun penilaian dari masyarakat juga tak bisa diabaikan. Karena sejatinya, tepat dan tidaknya alokasi anggaran, masyarakat lah yang merasakan langsung.
“Intinya, kelola lah anggaran sebagai amanah,” tegasnya.
Dalam sidang Paripurna yang digelar sebelumnya, semua Fraksi menyampaikan apresiasinya atas capaian yang diraih oleh Pemkab Nunukan melalui Opini WTP 5 kali berturut-turut tersebut.
DPRD Nunukan juga memberikan pujian serta berharap peningkatan kualitas dari pencapaian Pemda Nunukan dari sejumlah sektor, masing-masing, penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,60 persen dari tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka menurun sebesar 0.94 persen, dari tahun 2018, laju Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 0,56 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,48 persen dari tahun 2018.
Sementara dalam Sidang Papurna kali ini, Pemkab Nunukan menyampaikan jawaban kepada fraksi-fraksi atas pertanyaan sebelumnya. Kepada fraksi Hanura, Pemkab Nunukan berjanji akan mengelola keuangan daerah dengan lebih baik lagi. Sememtara kepada fraksi Demokrat yang meminta pelunasan hutang atas proyek tahun 2011, Pemkab Nunukan memastikan bahwa pembayaran utang tetap menjadi prioritas dengan mempertimbangkan keuangan daerah.
Hal senada juga disampaikan oleh Pemkab Nunukan saat menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan terhadap Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional yang meminta pembangunan insfratruktur sebagai alokasi prioritas, Pemkab Nunukan juga memastikan akan mempertimbangkan berdasarkan kekuatan dari keuangan. (ES)
