NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menolak keputusan Pemerintah yang akan menaikkan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS sebesar 100 persen per 1 Januari 2020.
Ketua Umum SRMI Wahida Baharuddin Upa menilai, kenaikan iuran BPJS yang sangat signifikan berpotensi melanggar hak dasar warga Negara untuk mendapatkan layanan kesehatan. Wahida menegaskan, kesehatan adalah hak dasar dalam negara Indonesia.
“Dalam konstitusi, kesehatan itu hak dasar Warga Negara, yang tidak boleh dirintangi. Termasuk persoalan biaya,” katanya melui pesan tertulisnya, Selasa (4/9/2019).
Yang menjadi permasalahan, ungkap Wahida, sejak dimulai tahun 2014, program JKN ini sudah mengalami defisit setiap tahunnya. Meski terus mengalami desifit per tahun, pemerintah tidak pernah mengaudit dan mengevaluasi BPJS sebagai penyelenggara program JKN.
“Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi program ini, termasuk audit keuangan secara menyeluruh dari Faskes hingga tindakan rujukan,” jelasnya.
Wahida membandingkan program JKN dengan program Jaminan Kesehatan Masyakarat (Jamkesmas). Pada tahun 2014, anggaran Jamkesmas tak lebih dari 8,6 triliun, tetapi masih menyisakan dana sisa yang disetor kembali ke Negara.
“Dengan anggaran lebih besar, seharusnya JKN yang dijalankan BPJS ini lebih baik. Faktanya, justru lebih buruk dan selalu menambah beban APBN tiap tahunnya,” ujarnya.
Ia juga mengeritik keputusan pemerintah yang justru menaikkan gaji Direksi dan Dewan Pengawas BPJS dua kali lipat. Menurutnya, kenaikan gaji tersebut tidak tepat ditengah kenyataan JKN mengalami defisit.
“Tata kelola BPJS ini terus defisit, tetapi pejabatnya justru terus mengalami kenaikan gaji. Eh, malah beban defisitnya dialihkan ke masyarakat dan APBN. Ini tidak adil,” tegasnya.
Sebagai bagian dari sikap tersebut, rencananya hari ini, ratusan anggota SRMI akan menggelar aksi massa menolak kenaikan iuran BPJS di Jakarta. Rencananya, aksi serupa akan digelar di kota-kota lainnya, seperti Makassar. (edy/str)
Editor: Eriec Dieda
