NUSANTARANEWS.CO – Persoalan pungli atau premanisme kembali mencuat dalam acara Breakfast Meeting di Kemenperin tadi pagi. Sejumlah pengusaha tekstil mengeluhkan pungutan liar atau uang preman yang dilakukan oleh sejumlah oknum masyarakat di sekitar pabrik. Dalam kesempatan itu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri meminta pengusaha segera melaporkan hal ini. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya, mengatakan laporan tersebut bisa dilayangkan langsung ke Bareskrim atau ke kantor Menko Perekonomian.
Sebagai informasi, persoalan premanisme tersebut juga sempat muncul di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan presiden SBY meminta kepada para pengusaha yang ditekan untuk untuk berani melawan dengan melaporkannya kepada pihak terkait. Bukan itu saja, SBY menyediakan nomor kontak khusus langsung ke 9949, nonstop 24 jam.
Hari ini, sejumlah pengusaha tekstil kembali mengeluhkan pungutan liar atau uang preman yang dilakukan sejumlah oknum masyarakat di sekitar pabrik. Bahkan, menurut pengakuan para pengusaha, oknum-oknum tersebut bekerja di bawah sepengetahuan aparat pemerintah.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat, praktik pungutan sudah terjadi puluhan tahun menimbulkan keresahan terkait keamanan pabrik tekstil.
“Banyak masyarakat sekitar mengatasnamakan LSM, karang taruna, atau organisasi lain yang direstui Pemda. Dalam hal ini secure di bawah camat atau kepala desa yang sengaja buat surat minta uang pengamanan,” ucap Ade saat acara breakfast meeting di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (29/8/2016).
“Ini bikin resah kita, satu tahun satu oknum preman mereka minta Rp 20-25 juta. Ini luar biasa meresahkan saat tekstil ini sedang mengalami perlambatan,” imbuhnya. Menurut dia, dari laporan anggotanya, praktik uang preman paling marak terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat.
“Di Jawa Tengah pernah terjadi, tapi kemudian bisa diredam Pak Gubernur. Nah yang paling banyak ini di Jawa Barat, di Bogor, Bandung, Sukabumi, dan Subang. Ini seperti kaya multiplier effect secara bersamaan di Jawa Barat,” terang Ade.
Senada dengan Ade, Ketua API Jawa Timur, Sherlina Kawilarang mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, di Jawa Timur juga lumrah soal permintaan uang sumbangan keamanan dari organisasi masyarakat yang malah diketahui oleh aparat pemerintah setempat.
Menjawab keluhan tersebut, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya akan akan menampung keluhan para pengusaha tekstil tersebut. (banyu)
