PolitikTerbaru

71 Tahun, DPR Masih Loyo

NUSANTARANEWS.CO – 71 sudah usia DPR RI. Namun di usia yang seharusnya sudah sangat matang ini, rupanya masih tertatih-tatih mengikuti perubahan. Menurut Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, di Jakarta, Senin (29/8), lembaga dengan usia 71 tahun ini tak sebanding dengan usianya.

Pada era orde baru, kata Lucius, DPR tidak banyak berfungsi karena hanya dipakai sebagai alat legitimasi pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Sementara, di era reformasi saat ini DPR nampak seolah-olah bertenaga tetapi di setiap akhir tahapan, mereka selalu nampak loyo dengan hasil kerja yang minim.

“Jika pada era orba, DPR menjadi alat kekuasaan, saat ini DPR menjadi alat kekuasaan partai-partai politik,” kata dia.

Kepentingan partai membuat DPR terpolarisasi dalam bermacam agenda politik yang menyulitkan mereka untuk secara total mengabdi kepada rakyat. Rakyat yang sudah menyumbang suara ketika pemilu menjadi alat legitimasi, sama seperti DPR di era orba yang hanya menjadi alat legitimasi pemerintah.

Baca Juga:  Wabup Nunukan Buka Workshop Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitasi Instansi Pemerintah

Nah, DPR periode 2014-2019 melanjutkan tradisi DPR terdahulu selalu nampak perkasa di saat membuat perencanaan, akan tetapi seolah-olah impoten di akhir tahun atau periode. Lucius mencontohkan, tahun pertama, hanya ada 3 RUU yang berhasil disahkan dari target keseluruhan yang 40 RUU. Tahun ini 50 RUU menjadi target pembentukan legislasi, dan hingga bulan ke delapan baru ada 7 UU yang berhasil disahkan.

“Jadi setiap bulan DPR hanya bisa menghasilkan 1 UU. 560 orang anggota cuma bisa menghadirkan 1 peraturan. Tentu saja ini tak masuk akal,” cibir Lucius.

Lebih jauh, Lucius mengatakan, kalau saja fasilitas mereka ala kadarnya, rakyat tentu bisa memaklumi. Akan tetapi nyatanya mereka diberikan fasilitas luar biasa, mulai dari gaji hingga fasilitas pendukung lain.

Dengan begitu refleksi ultah ke-71 ini mesti menjadi momentum DPR untuk berbenah serius. Banyak masalah di tata kelola kedewanan yang telah lama dikiritik. Soal transparansi, akuntabilitas dalam menjalankan tugas, seolah hanya jargon semata. Tak pernah ada inisiatif untuk benar-benar mengupayakan dua prasyarat itu menjadi nyata.

Baca Juga:  Tim PPWI Lakukan Kunjungan Silahturahmi kepada Kepala Balai TNUK

“Jadi usia boleh tua, kerja masih seperti anak-anak yang suka tanpa orientasi,” tukas Lucius.(Rafif/Ahmad)

Related Posts