NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – KPK sebut banyak Pemda di Jawa Timur belum optimal kelola pajak pendapatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sampai saat ini belum ada Pemda yang mengoptimalkan pajak pendapatan. Oleh sebab itu, KPK melakukan pendampingan terhadap pemda di Indonesia salah satunya di Jatim untuk optimalisasi pajak pendapatan.
“Oleh sebab itu kami ke Jatim untuk mengoptimalkan itu,”ungkap Wakil Ketua KPK Bansaria Panjaitan di Surabaya, Selasa (23/4/2019).
Lebih lanjut, pihaknya melihat saat ini banyak kepala daerah yang belum memaksimalkan dengan baik pendapatan daerahnya, seperti dari wisata, hiburan, restoran, hotel, dan tanah. Problemnya, semua pajak itu tidak dipetakan dengan baik. Sistem yang masih manual tidak banyak pajak disetor ke pemerintah kabupaten kota.
“Banyak yang seharusnya wajib pajak, tapi belum diambil,” paparnya.
KPK, sambung Bansaria, berharap dan meminta kepada pemerintah daerah bisa segera menata manajemen aset, serta potensi pajak. Berapa kekayaan yang sebenarnya dimiliki daerah, tetapi hanya dimanfaatkan segelintir orang saja.
Selain itu,kata Bansaria KPK juga mendorong dapat optimalkan pendapatan supaya bermanfaat bagi masyarakat.
“Sekarang semua harus transparan dan secara online, karena hanya dengan ini saja masyarakat bisa awasi langsung berapa pemasukan daerah setiap saat,” tutupnya.
Pewarta: Setya N
Editor: Eriec Dieda
