Berita UtamaLintas NusaPolitikTerbaru

Menang Pilkada Jember, Gus Fawait: Saya Tak Libatkan Keluarga dan Kerabat Ikut campur Urus Pemda

Menang Pilkada Jember, Gus Fawait: Saya Tak Libatkan Keluarga dan Kerabat Ikut campur Urus Pemda

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Bakal calon bupati Jember Gus Fawait mengatakan kalua dirinya  memiliki komitmen untuk melarang keluarga dan kerabatnya untuk ikut terlibat dalam pemda kabupaten Jember. Ini bukti kalua dirinya sangat anti adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Saya tegas anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dimana nantinya saya haramkan keluarga dan kerabat untuk duduk atau ikut campur urusan dengan pemda Jember jika saya memimpin Jember. Tegas saya larang tak ikut cawe-cawe urusan dengan Pemkab Jember dan jajaran, ” ujar Presiden LSN (Laskar Sholawat Nusantara) tersebut, Senin (27/5/2024).

Politisi Gerindra ini mengatakan munculnya sebuah korupsi dan kolusi tentunya dimulai dengan adanya nepotisme. “KKN sangat berkaitan satu sama lain, sehingga saya ingin jika memimpin Jember, pemda akan bersih untuk itu. Jabatan yang punya rakyat sepenuhnya sehingga profesionalitas dalam menjalankan roda pemerintahan saya junjung tinggi untuk mensejahterakan rakyat,” terangnya.

Komitmen untuk anti KKN, lanjut Gus Fawait, juga sejalan dengan komitmen dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Juga:  Didukung Jadi Bupati Jember, Inilah Janji Gus Fawait Untuk Pepabri

“Tentunya pak Prabowo punya komitmen tegas dengan menolak untuk memberantas KKN di Indonesia. Program dari pemerintah daerah tentunya harus sinkron dengan program dari pemerintah pusat termasuk dalam memberantas KKN di Indonesia,” jelasnya.

Sekedar diketahui, dalam kampanye di pilpres, presiden terpilih Prabowo-Subianto mengatakan bahwa pemimpin yang dipilih rakyat bukan hasil dari nepotisme. “Tidak ada kata-kata atau istilah nepotisme dalam jabatan yang sifatnya elected atau jabatan yang dipilih oleh rakyat,” katanya.

Ia mencontohkan, nepotisme terjadi saat kepala daerah seperti gubernur, mengangkat anggota keluarganya untuk menduduki satu jabatan tertentu di pemerintahan. “Dan ini tentunya tidak baik dalam menjalankan roda pemerintahan,” terangnya. (setya)

Related Posts

1 of 52