NUSANTARANEWS.CO – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Refrizal menilai, pertumbuhan pada APBN-P 2015, sektor pendapatan pajak yang ditargetkan mengalami peningkatan 33 persen terlampau optimis. Sebab, pertumbuhan natural pendapatan pajak selama ini hanya berkisar antara 10-15 persen.
Karena itu, menurut Refrizal, seharusnya Pemerintahan Jokowi-JK menyadari bahwa kondisi perekonomian sedang lesu sehingga mustahil mendongkrak penerimaan perpajakan secara signifikan. “Selain itu, pemerintah juga diharapkan tidak membuat kebijakan yang tumpang tindih sehingga dapat melemahkan potensi penerimaan negara,” tutur Refrizal, Rabu (17/8).
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga diharapkan dapat menginventarisasi setiap potensi pendapatan negara sekaligus mencegah potensi kehilangan penerimaan negara, khususnya dari sektor BUMN. Sebab, BUMN sebagai lokomotif pembangunan memiliki karakter khusus dan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa ke depan.
“Jangan sampai pemerintah, membuat kebijakan yang malah melemahkan peran-peran pembangunan BUMN. BUMN adalah mitra pembangunan,” kata dia.
Refrizal mencontohkan di bidang telekomunikasi, Menkominfo Rudiantara berencana membuat kebijakan untuk menurunkan tarif interkoneksi antar operator seluler. Sayangnya, jelas Refrizal, kebijakan ini dalam jangka panjang akan merugikan masyarakat dan negara, yaitu Telkom Group sebagai BUMN di bidang telekomunikasi.
Menurut Refrizal, tidak ada jaminan industri akan membangun infrastruktur-infrastruktur telekomunikasi baru di daerah terpencil (rural). Bahkan, dalam lima tahun ke depan, negara akan kehilangan potensi pembayaran pajak dan dividen dari Telkom Group sebesar Rp50 Triliun.
Karena itu, dia meminta pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang populis dalam jangka pendek, tapi berpotensi melemahkan pembangunan di masa depan. “Kita harus melihat pembangunan sebagai sesuatu yang berkesinambungan dan jangka panjang. Menteri-menteri bidang ekonomi harus sensitif mengenai hal ini,” pungkas Refrizal. (Rafif)
