NUSANTARANEWS.CO, New York – Mayoritas dari 193 negara di Majelis Umum PBB pada Kamis malam (23/12) mendukung penyelidikan kejahatan perang Israel oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC). Penyelidikan termasuk kejahatan yang dilakukan oleh Israel ketika membombardir Jalur Gaza selama 11 hari pada Mei lalu yang menewaskan 260 warga Palestina, termasuk 66 anak-anak.
Dengan kekuatan mandat ini, United Nations Human Rights Council dapat melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Israel di kedua sisi Jalur Hijau, yang meliputi Israel, Tepi Barat yang diduduki, dan Jalur Gaza yang diblokade.
Penyelidikan itu awalnya disetujui pada Mei oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) setelah agresi Israel di Gaza yang terjadi pada Mei 2021.
Pemungutan suara UNGA dilakukan setelah Israel meminta untuk mengubah resolusi anggaran UNHRC sehingga uang untuk penyelidikan dikeluarkan dari anggaran UNHRC secara keseluruhan.
Hanya 8 negara yang memberikan suara mendukung resolusi tersebut, termasuk Israel dan Amerika Serikat (AS), sementara 34 negara abstain.
Setelah pemungutan suara, Duta Besar Tetap Palestina untuk PBB Riyad Mansour memuji pemungutan suara tersebut dan semua negara anggota PBB yang menolak proposal Israel, lapor kantor berita resmi Palestina, Wafa.
Dia juga berterima kasih kepada UNGA karena menyetujui semua anggaran program yang berkaitan dengan perjuangan Palestina, termasuk permintaannya untuk meningkatkan dana ke Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Pengepungan brutal Israel di Jalur Gaza sejak 2007 telah menimbulkan kesulitan besar bagi penduduk. Tingkat kemiskinan di antara penduduk Gaza telah mencapai 53 persen, sementara “kemiskinan ekstrem” mencapai 33,8 persen, menurut statistik oleh Biro Pusat Statistik Palestina (PCBS).
Sekitar 68 persen keluarga tidak memiliki cukup makanan, sementara 80 persen warga Gaza bergantung pada bantuan, dan tingkat pengangguran di daerah itu mencapai 45,1 persen, menurut PCBS.
Sementara utusan AS untuk PBB yang menentang penyelidikan, mengatakan: “AS akan terus menentang dan mencari peluang di Jenewa untuk meninjau kembali mandat tersebut”. (AS)
