NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang mengatakan, “jadi wajar aja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan nipu rakyat sih,” di sebuah media online nasional, Senin 31 Juli 2017 mendapat respon dari salah satu sayap partai PDI Perjuangan.
Sebelum terjadi kesalahpahaman yang melebar karena tafsir pada kelimat tersebut, Arief Poyuono menjelaskan hal ihwal lahir-hadirnya pernyataan seperti yang sedang jadi buah bibir publik media sosial.
“Begini, awalnya kan Hasto (Kristianyo) Sekjen PDIP sambil mengkritik pernyataan Prabowo di Cikeas saat ketemu SBY dan Hasto mengatakan di media kalau dia curhat bahwa PDIP sering dikaitkan dengan PKI dan Hasto katanya sudah tahu kalau yang sering mengkait-kaitkan PDIP dengan PKI itu Sengkuni yang sudah di ruwat di Jogya,” terang Arief kepada nusantaranews.co, Selasa, 1 Agustus 2017.
Arief menuturkan, selain itu ia juga menyampaikan bahwa Presidential Threshold 20% dalam Pilpres 2019 itu melanggar konstitusi. Itulah sebabnya, ia ujarkan, wajar jika Partai moncong putih itu sering disamkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sudah dilarang di Indonesia.
“Nah, terus saya bilang Kalau PT 20 % dalam Pilpres 2019 itu melanggar Konstitusi pemilih pemula dan menipu Rakyat, maka wajar kalau PDIP sering disamakan dengan PKI Karena PKI kan memang sering melanggar Konstitusi dan nipu Rakyat,” tutur Arief mengulang statemennya seperti tersiar di sebuah media online nasional, Senin, 31 Juli 2017 kemarin.
Setelah itu, Arief memberi penjelasan kepada pihak partai pimpinan Megawati Sukarnoputri bahwa dirinya tidak mengatakan PDIP itu PKI. “Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengatakan PDIP itu PKI, mana mungkin PDIP itu PKI, wong ideologinya kan Pancasila, dan PKI udah Engga ada,” ucap Arief.
“Nah kalau dalan UU Pemilu PDIP memaksakan kehendak PT 20 % dan melanggar Konstitusi, wajar PDIP sering dituduh seperti PKI,” sambungnya.
Menganggapi menyebarnya press release yang disebarluaskan, Selasa, 1 Agustus 2017, press release yang mengatasnamakan Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) berisi pernyataan akan melaporkan Arief Poyuono ke polisi, Arief menyatakan bahwa rencana itu salah. Itu pun jika press release itu benar dikeluarkan oleh Repdem.
“Nah Repdem mau laporin saya salah dong. Dan Saya sudah jelaskan sama Sekjen PDIP yang telpon Saya, serta Saya sudah telpon Ketua Umum Repdem Bapak Masinton dan sudah saya jelaskan seperti yang di atas. Jadi engga benar itu PDIP dikaitkan dengan PKI, saya hanya menegaskan kalau prilaku memaksakan kehendak seperti PT 20 %, akhirnya PDIP sering disamakan PKI oleh segelintir orang dan Sengkuni di Jogya,” ungkapnya.
Menurut Arief, jika pun PDIP tidak terima dengan statement dirinya, yang berhak melaporkan adalah Ketua Umum PDIP. “Kalau yang benar jika PDIP tidak terima dengan statement Saya ya mohon dimaafkan dan dimengerti, dan yang berhak laporkan Saya itu Ibu Megawati Bukan Repdem dong. Repdem kan tidak punya legal standing untuk mewakili PDIP,” ucapnya.
Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman
