Paket Kebijakan Ekonomi Tak Jangkau Pertanian

NUSANTARANEWS.CO –  Implementasi paket kebijakan ekonomi Indonesia masih belum maksimal. Contoh salah satunya di bidang pangan, ketika para petani semakin sedikit, dibandingkan buruh tani, hal itu di kemukakan Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Benny Soetrisno.

Dia menerangkan mengapa disebut buruh tani, lantaran mereka memang bekerja sebagai petani, tapi tidak memiliki lahan pertanian. Maka mereka harus bekerja, berbagi bersama rekan petani lainnya yang memiliki lahan pertanian luas.

“Soal pangan, kalau kita lihat tanah dari Jakarta ke Bandung, kemudian Jakarta ke Banten, itu tanahnya lebar-lebar tapi ditumbuhi ilalang. Lebih berat lagi, itu sudah ada yang punya, dan kalau beli tanah itu sebagai lahan pertanian pasti mahal,” ujar Benny di gedung Menara Kadin Indonesia, Jumat (23/9/2016).

Dengan kata lain, lanjut Benny, petani-petani di Indonesia banyak yang miskin tanah, lantaran tanah besar-besar tersebut sudah ada yang punya dan jika dijual ke petani, pasti mereka tidak akan mampu untuk membayar. Benny pun berharap peran pemerintah masuk di permasalahan ini.

“Pemerintah coba fokus ke sini. Kita punya banyak tanah, tapi sudah ada yang punya. Jika memang ingin memperbaiki pangan Indonesia, harus dimulai dari petani dan lahan pertaniannya. Setidaknya pemerintah bisa membebaskan tanah-tanah produktif milik konglomerat, untuk petani kita. Setelah itu, perbaiki kualitasnya,” tandasnya.

Selain itu, ego sektoral di kementerian juga dinilai masih banyak terjadi. Ke depan, dia menyarankan bagaimana seharusnya kementerian-kemnterian ini saling koordinasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Misal Kementan, kerjasama dengan Kemenperin, untuk menyediakan alat pra dan pasca panen pertanian. Beri harga yang wajar ke petani untuk memperbaiki kualitas pangan mereka,” pungkas Benny. (Andika)