Demonstrasi Menentang Paham Hizbut Tahrir/Foto Ilustrasi/Istimewa/Nusantaranews
Demonstrasi Menentang Paham Hizbut Tahrir/Foto Ilustrasi/Istimewa/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Muslim Moderat Society Zuhairi Misrawi beranggapan bahwa wacana sistem negara khilafah sesungguhnyha telah berakhir sejak runtuhnya sistem Khilafah di Turki (Turki Ustmani). Karenanya, sistem khilafah yang diusung Hizbut Tahrir Indonesia sudah tak lagi relevan dengan spirit zaman.

“Akar HTI adalah Ikhwanul Muslimin yang kemudian berkembang hingga sekarang. Padahal mereka sendiri sudah menilai bahwa Khilafah tak mungkin lagi bisa diterapkan hari ini,” ujar Zuhairi baru-baru ini (10/7) di Jakarta.

Dirinya menegaskan bahwa HTI sebenarnya adalah anak cucu dari Ikhwanul Muslimin. Ketika Ikhwanul Muslimin menolak sistem Khilafah, maka salah satu murid yang kuliah di Mesir, kemudian mendirikan Hizbut Tahrir. Dari sanalah kemudian cikal bakal paham Hizbut Tahrir muncul.

Zuhairi menjelaskan bahwa Hizbut Tahrir sendiri berdiri sejak tahun 1953an. Kala itu, misi yang diusung adalah membangkitkan sistem khilafah. Berawal dari Palestina paham ini kemudian mendapat pertentangan, sebelum akhirnya bermigrasi ke Yordania dan menetap di sana.

“Tahun 1953 dibentuk HTI dan membangkitkan lagi sistem khilafah. Dari Palestina ia terusir dan hidup di Yordania,” terangnya.

Menurutnya, HTI merupakan organisasi yang hampir semua negara Islam melarang keberadaannya. Model gerakan HTI tak jauh berbeda komunis di Indonesia. Ia melakukan gerakan bawah tanah. Mereka merekrut anank-anak muda.

“Di Al Azhar menilai bahwa khilafah adalah ideologi yang utopis. Dimana negara-negara Islam memilih sistem demokrasi,” ujar Zuhairi.

Zuhairi menyebutkan bahwa alasan ulama menolak Hizbut Tahrir salah satunya adalah keyakinan Hizbut Tahrir yang mudah mengkafirkan orang lain. Kata dia, barang siapa yang menerima demokrasi, ia adalh kafir.

“Seperti ulama-ulama Indonesia yang pro demokrasi dianggap kafir. Inilah alasan kenapa NU tegas menolaknya,” beber dia.

Di samping itu, lanjut Zuhairi, Hizbut Tahri juga berpotensi menimbulkan gejolak konflik yang besar. Misal, hanya karena mendukung demokrasi, langsung dibilang kafir. Alasan selanjutnya, HTI tegas dan jelas menolak Pancasila.

“Bagi HTI, negara yang mayoritas Islam tapi tak menerapkan hukum/syariat Islam, maka disebut negara kafir. Dan Pancasila adalah ideologi/sistem kafir,” pungkasnya.

(ed) Romandhon

Komentar