Connect
To Top

Keterlibatan Swasta Tingkatkan SDM Bisa Kurangi Kesenjangan Pekerja Terampil

NUSANTARANEWS.CO – Menteri M. Hanif Dakhiri mengajak dunia usaha dan kalangan swasta untuk meningkatkan investasi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui skema pelatihan kerja (vocational training). Hal itu disampaikan kepada para jajarannya saat berkunjung ke Balai Latihan Kerja (BLK) Bandung.

Pelatihan kerja, lanjut Hanif, dipilih sebagai strategi terobosan mengingat profil angkatan kerja nasional yang berjumlah 128 juta itu masih didominasi (62 persen) oleh lulusan SD-SMP. Keterlibatan swasta, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, sangat penting untuk mengurangi kesenjangan pekerja terampil yang dialami Indonesia dewasa ini.

“Kita diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Syaratnya, kita harus punya 113 jutaan tenaga kerja trampil, sementara posisi hari ini baru sekitar 55 jutaan yang tersedia. Jadi, kita perlu cetak 4 jutaan tenaga kerja trampil setiap tahun sampai dengan 2030. Itu kerja besar dan karenanya keterlibatan swasta sangat amat penting,” ujarnya di BLK Bandung, Rabu (5/10) kemarin.

Artikel Terkait: Menaker Hanif: Fokus dan Masifkan Pelatihan Kerja di BLK

Menurut Hanif, pihak swasta dan dunia usaha dapat mengambil sejumlah peranan. Diantaranya adalah (1) membangun atau mengoptimalkan pelatihan kerja di setiap perusahaan, terutama usaha besar dan menengah; (2) bekerja sama dengan pemerintah untuk mengoptimalkan produksi SDM di BLK pemerintah maupun lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS); dan (3) menggalang instruktur pelatihan kerja berbagai bidang kejuruan prioritas dan bersama dengan pemerintah mendistribusikannya ke berbagai pusat pelatihan kerja di daerah.

“Keempat, memastikan sektor terkait menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN) sebagai instrumen dasar pelatihan berbasis kompetensi. Kelima, memastikan penguatan akses dan mutu sertifikasi profesi di setiap sektor, termasuk memperbanyak dan meningkatkan mutu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP),” urai Hanif.

Adapun yang keenam adalah, bersama dengan pemerintah dan perguruan tinggi membentuk pusat kajian vokasi untuk memetakan input SDM dan demand pasar kerja agar match, serta mengarahkan dan mendampingi semua stakeholder yang terlibat dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Ketujuh, mengundang investasi dalam maupun luar negeri di bidang pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan nasional dan pasar kerja dalam maupun luar negeri.

Hal itu dilakukan Menter Hanif tak lain demi percepatan peningkatan daya saing SDM di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan membuat terobosan Program Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding (3R) Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah. Program ini ditujukan untuk mempercepat proses produksi SDM kompeten di beberapa bidang kejuruan prioritas, sekaligus meningkatkan relevansi keluaran BLK dengan kebutuhan pasar kerja di dalam maupun luar negeri.

Reorientasi, revitalisasi dan rebranding BLK diperlukan untuk memfokuskan produksi SDM melalui pelatihan berbasis kompetensi (PBK), sehingga lebih jelas dan terarah sesuai kebutuhan prioritas pasar kerja dan industri. Selama ini, produksi SDM di BLK terlalu luas dan tersebar dalam banyak kejuruan dengan produksi yang terbatas. Melalui Program 3R, skema pelatihan kerja di BLK akan semakin fokus dan masif,” katanya. (Sule/NFD)

Komentar