NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Center Institute of Strategic Studies (CISS) Dahrin La Ode memaparkan pengelolaan bangsa pada era reformasi keliru. Dirinya menyebut ada dua hal menjadi sebab kekeliruan yang dilakukan pemerintah era reformasi, diantaranya dengan membiarkan orang non pribumi menjadi pengelola negara.
“Kekeliruan yang dimaksud adalah pertama dengan melarang penggunaan istilah pribumi (inpres 26 Tahun 1998). Kedua, mengijinkan non pribumi menjadi pengelola NKRI. Padahal di semua negara seperti Belanda, Inggris, Perancis, Spanyol, Portugal, Jepang, Cina, Saudi Arabia dan Korea pengelola negara adalah pribumi,” ungkap Dahrin dalam siaran tertulis yang diterima redaksi, Kamis 25 Mei 2017 di Jakarta.
Menurutnya, dari kekeliruan tersebut berakibat fatal terhadap pemaknaan sebuah bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga istilah bangsa Indonesia kemudian mengalami destruktif makna (perusakan makna).
“Merujuk teori negara oleh JJ Rousseau dalam kontrak sosial (negara) kedaulatan tidak dapat dibagi dan kedaulatan tidak dapat dicabut. Namun dengan diamandemennya pasal 6 UUD 45 berindikasi adanya pencabutan dan pembagian kedaulatan NKRI kepada non pribumi secara cuma-cuma. Hal ini juga bertentangan dengan Resolusi PBB 61/295 mengenai hak-hak pribumi,” sambung pria yang juga dosen di Universitas Pertahanan (Unhan).
Karenanya, dirinya mendesak untuk membaca kembali tentang konsep trilogisme pribumi. Dimana trilogisme pribumi terdiri atas Pribumi Pendiri NKRI, Pribumi Pemilik NKRI dan Pribumi Penguasa NKRI, yang menjadi ideologi suatu bangsa dalam setiap pembangunan Asta Gatra Nasional.
“Trilogisme pribumi sejalan dengan paradigma politik yakni senantiasa bersifat struktural yakni ada penguasa dan yang dikuasai. Jadi sangat salah besar apabila istilah pribumi ini dianggap sudah tidak relevan,” tandasnya.
Editor: Romandhon
