Jokowi dan APBN: Ilustrasi/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Pengakuan Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu terkait kondisi ekonomi Indonesia yang sudah berada dalam kondisi gawat semakin mempertegas bahwa Presiden Jokowi keteteran mengurusi perekonomian Indonesia sesudah memimpin selama dua tahun. Merujuk data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Juni 2016 (y-on-y) naik 5,18 persen. Angka ini menunjukkan konsumsi masyarakat pemerintah masih tetap tinggi.

Menurut ekonom Universitas Andalas, Benny Leonanda seperti dilansir Antara, Indonesia kini tengah jatuh pada sistem ekonomi neoklasik yang ditandai dengan sepinya pasar di desa-desa dan masyarakat lebih memilih budaya konsumtif. Selain itu, setiap kebutuhan anggaran selalu disediakan dalam bentuk hutang, sehingga wajar kalau APBN setiap mengalami defisit.

Selain itu, seperti diakui Sri Mulyani, ekspor dan impor turun, tercatat -2,73 dan -3,01 persen. Pendapatan negara pada semester pertama turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp33,249 triliun atau hanya mencapai 35,5 persen dari target APBN-P 2016 lebih rendah dari capaian tahun lalu yang mencapai 41,5 persen dari target APBN-P 2015.

Selain itu, Benny menambahkan, belanja pemerintah di APBN-P 15 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pemerintah memacu konsumsi di tengah lemahnya permintaan pasar, dan di sinilah pemerintah terperangkap hutang. Sederhananya, pengeluaran pemerintah dan masyarakat melebihi pendapatan.

“Hal ini ditunjukkan pertumbuhan jasa keuangan sesuai data BPS Agustus 2016 yang tercatat sebesar 11,8 persen tertinggi dari kelompok lain dan jauh lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,18 persen itu,” kata Benny.

Terakhir, Benny mengingatkan pemerintah agar segera menyelamatkan kondisi keuangan negara dengan cara lebih selektif memilih program kerja, tingkatkan efisiensi dan memperkuat daya guna. (eriec dieda/ant)

Komentar