Ketua KPK Agus Rahardjo usai menjadi pembicara di Kantor Kemenhan, di Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, (22/11/2016)/Foto Fadilah / NUSANTARAnews
Ketua KPK Agus Rahardjo usai menjadi pembicara di Kantor Kemenhan, di Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, (22/11/2016)/Foto Fadilah / NUSANTARAnews

NUSANTARANEWS.CO – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut bahwa birokrasi dan reformasi hukum di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Titik lemah dalam birokrasi di Indonesia berada pada belum mudahnya birokrasi dalam iklim bisnis di Indonesia. Bahkan hal tersebut kini menjadi sorotan oleh World Economic Forum.

“Salah satu kelemahan kita saat ini soal ease doing business in Indonesia, dan yang utama disorot oleh World Economic Forum adalah belum efektifnya birokrasi kita,” ucap Agus dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2016 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis, (1/12/2016).

Sedangkan dalam reformasi hukum lanjutnya, berdasarkan data dari World Justice Project, integritas penegakan hukum Indonesia masih rendah dibanding negara-negara lain di Asia dan Pasifik.

Kata dia, kedua hal tersebut menjadi penting untuk meningkatkan Indeks Daya Saing dan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Karenanya, dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menuntaskan reformasi birokrasi dan hukum.

“Mohon izin Pak Presiden, yang perlu diperhatikan Bapak Presiden bagaimana birokrasi bisa dicegah korupsi dan agenda yang lama refomasi birokrasi,” katanya.

Agus berkata, reformasi birokrasi bukan hanya persoalan remunerasi. Lebih dari itu, Agus juga menyoroti tumpang tindihnya kelembagaan di Indonesia.

Contohnya seperti di sektor laut, terdapat setidaknya enam lembaga yang memiliki kewenangan, seperti Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Kementerian Maritim. Padahal, di Amerika, hanya ada dua lembaga yang menangani sektor laut. Tumpang tindihnya lembaga ini membuat birokrasi sangat boros dan tidak efektif.

“Mohon ini dipikirkan mendalam apa perlu enam lembaga beroperasi di laut. Ini yang perlu dikaji oleh teman-teman Menpan dan RB dan yang terkait birokrasi karena sangat boros. Tantangan adalah untuk memberikan numerisasi yang cukup juga jadi berat dan dicerminkan di daerah belanja pegawai porsi yang sangat tinggi di APBD,” katanya. (Restu/Nusantaranews)

Komentar