NUSANTARANEWS.CO – Terkait integritas penegakan hukum, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo itu memaparkan pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Polri, dan Kejaksaan Agung. Ketiga lembaga penegak hukum (KPK, Polri dan Kejagung) akan meresmikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara elektronik atau e-SPDP.
Dengan sistem ini, pimpinan KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri di Jakarta dapat memonitoring penanganan kasus-kasus korupsi yang dilakukan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, maupun Polda di daerah.
“Segera akan diresmikan bersama Polri dan Kejaksaan Agung e-SPDP atau SPDP yang dionlinekan. Nanti pimpinannya bergilir antara Deputi Penindakan KPK, Bareskrim dan Jampidsus. Jadi Kajari kabupaten A dilakukan penyelidikan penyidikan apa sudah berapa lama mandek kenapa itu. Dimonitor dari Jakarta sehingga monitoring penindakan korupsi bisa lebih baik dan berjalan dibanding yang lalu,” ujarnya di Jakarta Kamis (1/12/2016).
Sementara itu, terkait transparansi pelayanan publik, KPK, kata Agus bakal meresmikan platform JAGA. Aplikasi yang dapat diunduh smartphone ini, masyarakat dapat memantau pelayanan publik.
“Sekarang aplikasinya ada empat. JAGA sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan perijinan. Sehingga orang yang mengajukan perijinan bisa memonitor di kabupaten A, syaratnya apa saja, berapa meja yang harus dilalui dan berapa lama waktunya, bisa monitor dari gadgetnya,” ungkapnya.
Tak hanya empat pelayanan publik itu, Agus berharap akan ada lebih banyak kementerian dan lembaga yang dapat memanfaatkan platform JAGA ini. Dicontohkan, kepolisian dapat menggunakan platform JAGA untuk mengawasi pelayanan SIM dan STNK.
“Yang kami tunggu lebih banyak aplikasi yang masuk platform ini. Melibatkan banyak pihak. Kepolisian bisa JAGA SIM-KU, STNK-KU. Tidak seketika dilaunching semua hal karena memerlukan perbaikan, peyempurnaan. KPK hanya trigger, teman-teman di daerah yang kelola, dan berhubungan dengan kantor staf presiden. Mudah-mudahan bisa lebih baik,” pungkasnya. (Restu)
